Yogyakarta : Sepertinya akselerasi perkembangan ekonomi syariah termasuk di dalamnya institusi-institusi keuangan syariah semakin tak terbendung. Krisis keuangan global telah membuka kesadaran baru mengenai lemahnya sistem keuangan konvensional.

Tentu saja kondisi demikian membuat sistem keuangan syariah mendapat tempat di hati masyarakat. Namun demikian, seyogyanya saat ini justru ekonomi syariah dapat menjadi alternatif penyelesaian krisis ekonomi global terutama dalam hal yang elementer, berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi ummat.

Hal tersebut diungkapkan Drs. Rudjito dalam pembukaan seminar  yang diselenggarakan sebagai rangkaian Reuni Akbar Alumni HMI Komisariat Ekonomi UGM di Wisma MM UGM, Yogyakarta (Sabtu, 20/ 12/ 2008).

Seminar yang terbagi dalam dua sesi yang masing-masing sesi megulas persoalan posisi lembaga keuangan syariah dan kontribusinya dalam pemberdayaan ekonomi ummat.  Tampil sebagai pembicara dalam sesi pertama, antara lain, Marzuki Usman, yang lebih banyak membeberkan hal-hal elementary dan azasi dalam ekonomi syariah, Deputi Gubernur BI, Siti Ch. Fadjriah, yang mengulas mengenai perbankan Islam dan kendala-kendalanya dalam mencari konsumen di luar Islam, dan Edy Suandi Hamid yang lebih memaparkan teorisasi dalam ekonomi Islam. Tampil sebagai moderator sesi ini, Dr. Gunarsih.

Di sesi kedua, ulasan lebih menukik ke ranah pemberdayaan ummat. Sesi yang dimoderatori oleh Dr. Dumairy ini menampilkan pembicara antara lain Dr. Saad Al-Harran, Senior Lecturer dari Universiti Brunei Darussalam, Syaifuddin Hassan, BPR Syariah Harta Insan Karimah, dan Saat Suharto, CEO Permodalan BMT Ventura. (mar)

Jakarta : Tahun 2009 akan menjadi tahun yang berat bagi perekonomian nasional. Indonesia sudah bisa dipastikan menjadi salah satu negara yang terimbas krisis keuangan global. Oleh banyak ahli, krisis ini diperkirakan akan berlangsung paling cepat dua tahun. Bagi negeri yang belum sembuh betul dari hantaman krisis moneter dan ekonomi tahun 1997/1998 ini, waktu dua tahun tentu bukanlah sebentar. Terutama apabila dikaitkan dengan dampak lanjutan yang ditimbulkan pada kehidupan sosial-ekonomi rakyat.

Pada aras ini peranan pemerintah sangat diharapkan dalam membuat regulasi yang dapat meminimalisir dampak krisis, terutama bagi rakyat miskin. Mengingat mereka adalah kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap gejolak ekonomi. Kondisi yang sudah sulit selama ini dikhawatirkan membuat mereka tidak sanggup lagi menopang beban hidupnya. Padahal jumlah mereka yang miskin tidaklah sedikit.

Hal tersebut terungkap dalam pemaparan Ketua Perhimpunan BMT Indonesia (BMT Center), Ahmad Sumiyanto, saat memberikan gambaran umum di acara Rapat Koordinasi Pengurus yang bertemakan, Proyeksi 2009: Akselerasi Peran BMT dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat, (Selasa, 06/01) di kantor BMT Center, di Jakarta.

Lebih lanjut, Ia menjelaskan, bahwa saat ini jumlah penduduk miskin sekitar 34,96 juta orang atau sekitar 15,42 persen dari total jumlah penduduk Indonesia. Dari jumlah itu, sebanyak 22,19 juta orang tinggal di pedesaan, sisanya 12,77 juta orang ada di kota. Artinya, masyarakat miskin di desa yang mencapai lebih dari 63 persen itu akan mendapati kehidupan mereka menjadi lebih buruk.

“Melihat kondisi yang demikian tentu Baitul Maal wat Tamwil atau BMT harus bisa meningkatkan akselerasi pemberdayaan masyarakat terutama di lingkungan sekitar wilayah operasional BMT yang notabene lebih banyak di daerah pedesaan”, ujarnya.

Selain itu, Ia juga mengingatkan akan terjadinya ledakan pengangguran akibat tidak terserapnya angkatan kerja baru oleh pasar tenaga kerja akibat pengaruh pelambatan ekonomi global terhadap ekonomi nasional. Belum lagi apabila dikaitkan dengan pengangguran baru yang disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja.

Menurut pendapatnya, hal tersebut sebetulnya tidak perlu terjadi jika sejak awal disain perekonomian nasional ditopang oleh struktur yang lebih kuat dari goncangan eksternalitas seperti yang saat ini terjadi.  Ia menerangkan, bahwa selama ini rekan bisnis BMT adalah pengusaha mikro dan kecil (UMK) dengan jumlah mencapai 44 juta unit atau lebih 91 persen dari total unit usaha. Karena sektor ini memiliki potensi yang besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan maka kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja juga tidak perlu diragukan lagi.

Oleh karenanya BMT diharapkan dapat meningkatkan kapasitasnya dalam memberikan pelayanan terhadap sektor ini. Melalui UMK,  pemerintah diharapkan dapat melakukan penguatan produksi dan konsumsi domestik sekaligus. Mengingat UMK lebih banyak bergerak di bidang usaha produktif dan memiliki muatan lokal yang tinggi di satu sisi. Dan, di sisi yang lain sektor ini juga melibatkan banyak orang (padat karya) karenanya dapat pula menggerakan konsumsi domestik secara lebih luas. Sehingga membuat struktur perekonomian nasional menjadi lebih kuat.

“Tahun 2009 ini merupakan momentum yang sangat tepat bagi pemerintah untuk melakukan penguatan sektor produksi dan konsumsi domestik atau dengan kata lain kini sudah saatnya bagi kita untuk memperkokoh ekonomi kerakyatan”, tandasnya.

Tugas-tugas Penting BMT :

Dalam kesempatan itu, Ahmad Sumiyanto  juga menyoroti perkembangan BMT-BMT anggota BMT Center. Menurut rekap data sekretariat BMT Center tahun 2008, jumlah total aset BMT 931,7 miliar rupiah tumbuh sebesar 41,14 persen dari tahun sebelumnya yang berjumlah 660,1 miliar rupiah. Jumlah pembiayaan yang disalurkan pun mengalami kenaikan signifikan sebesar 81 persen dari 436,7 miliar rupiah di 2007 menjadi 792,5 miliar rupiah di 2008. Begitu pula dengan jumlah simpanan yang berhasil dihimpun dari masyarakat yang menjadi 725,7 miliar rupiah dari tahun sebelumnya yang sebesar 462,4 miliar rupiah.

Apabila ditilik lebih jauh, angka penerima manfaat dari pelayananan BMT (beneficiary) juga tidak bisa dikatakan sedikit. Hingga saat ini jumlahnya berkisar 500 ribu orang. Dengan sebaran pemanfaatan, sebesar 63 persen di sektor perdagangan, 22 persen di sektor jasa, tujuh persen di sektor pertanian, enam persen di sektor industri, dan sisanya sebanyak dua persen untuk konsumsi. Dari situ terlihat bahwa selama ini BMT telah berhasil mendorong produktifitas dan memberikan perluasan lapangan kerja.

“Meski secara angka perkembangan BMT-BMT anggota BMT Center sangat memuaskan, namun tidak dapat disangkal kalau BMT masih memiliki banyak tugas penting. Hal tersebut penting untuk diingatkan supaya BMT tidak kehilangan arah perjuangan sebagai sebuah gerakan pemberdayaan ekonomi ummat,” katanya.

Tugas-tugas yang penting bagi BMT antara lain; menjadi institusi yang berkontribusi pada pengurangan kemiskinan, mendorong aksesibilitas UMK pada permodalan, menjadi pilar penting dalam mentradisikan budaya menabung, serta turut andil dalam meningkatkan kecerdasan pengelolaan keuangan bagi pengusaha mikro dan kecil. Namun demikian, ditegaskannya, bahwa tetap saja ada dua faktor penting yang menunjang kesuksesan pelaksanaan tugas BMT tersebut, yakni faktor internal BMT sendiri dan peranan pemerintah.

Dari segi internal Ia menghimbau kepada pelaku BMT, baik pengurus maupun pengelola, untuk senantiasa meningkatkan kapasitas diri, memiliki kompetensi, dan profesional. Hal ini penting karena walau semulia apapun niat BMT dalam memberdayakan ekonomi ummat, BMT justru akan ditinggalkan oleh ummat itu sendiri apabila lemabaga ini tidak memenuhi ketiganya.

Sedangkan dari segi pemerintah, Ia memberikan tiga catatan penting kepada pemerintah dan berharap dapat diturunkan dalam bentuk regulasi sebagai wujud keperbihakannya kepada ekonomi kerakyatan.

Pertama, menghimbau kepada pemerintah untuk membuat kebijakan pro UMK, dan menyediakan infrastruktur untuk mendukung tumbuh kembangnya UMK.

Kedua, meredusir pola pembangunan infrastruktur yang bias perkotaan. Selama ini pembangunan lebih terfokus di daerah perkotaan dan meminggirkan pedesaan. Kini saatnya bagi pemerintah untuk berorientasi membangun infrastruktur pertanian. Selain bangsa ini dapat mengurangi tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap produk pangan impor, kantung-kantung kemiskinan terbesar selama ini justru ada di pedesaan.

Ketiga, harus menjadi pilar utama yang menopang keberadaan dan pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 yang diamandemen, pada Ayat 1, 2, dan 3, masih jelas menyebutkan bahwa perekonomian disusun atas azas kekeluargaan, yang apabila mengacu tulisan buku Bung Hatta tentu jawabannya adalah koperasi. BMT sebagai lembaga berbadan hukum koperasi tentu punya kepentingan atas hal tersebut. Untuk dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen.

“Apabila kita bahu-membahu membangun BMT tentu sangat terbuka kemungkinan lembaga ini akan memimpin dalam usaha pemberdayaan ekonomi ummat dan dalam menjalankan usaha keuangan mikro”, pungkasnya.

Pendapat senada dilontarkan oleh Saat Suharto, CEO Permodalan BMT Ventura, Ketika ditanya pendapatnya mengenai perkembangan BMT-BMT anggota BMT.

“Dari kinerja yang ada, saya melihat BMT dapat menjadi sarana (vehicle) yang tepat untuk melakukan investasi di sektor mikro dan kecil”, ujarnya. (mar)

Jakarta : Krisis keuangan global yang kini melanda hampir dipastikan akan menyurutkan pertumbuhan ekonomi dan bisnis keuangan nasional di 2009. Namun agaknya prediksi tersebut tidak relevan bagi keuangan syariah.

Demikian diungkapkan President Director KARIM Business Consulting, Adiwarman A. Karim, dalam seminar yang diselenggarakan BMT Tamzis di Jakarta ( Jum’at, 12/ 12/ 2008).

Dalam berbagai sumber, Bank Indonesia bahkan sempat melansir di 2009 ada lima bank konvensional yang akan dikonversi menjadi Bank Umum Syariah, antara lain, Panin-Harfa, BCA-UIC, Victoria, Maybank Indonesia, dan BNI Syariah. Setelah di 2008 ada dua bank yang telah menyemarakan perbankan syariah nasional, BRI Syariah dan Bukopin Syariah.

Adiwarman menyebutkan, paling tidak ada tiga rukun ekonomi Islam yang membuat dunia keuangan syariah relatif lebih tahan krisis; Ma’kud Alaih (ada uang ada barang), dan kesepakatan (Fair economic transaction).

Ditambahkan, berdasarkan penelitian, lembaga keuangan syariah dan sektor mikrolah yang paling kuat dan tahan banting menghadapi krisis ekonomi global. Sehingga tak heran jika tahun 2009 lembaga keuangan syariah dan sektor mikro menjadi incaran banyak lembaga keuangan konvensional.

Secara khusus, Ia mengingatkan kepada pelaku keuangan syariah untuk tidak melalaikan tiga faktor utama pendukung bisnis ini, yakni, tetap berpegang teguh dengan prinsip syariah, melayani dengan cepat, dan customer service yang ramah. Serta dalam setiap pelayanannya senantiasa membuat seseorang merasa dihargai dan dimuliakan. (mar)

Solo – Perkembangan BMT semakin mendapat perhatian masyarakat, bahkan boleh dikatakan BMT bagai gadis cantik yang sedang dilirik oleh banyak orang, terutama bagi mereka para pemilik modal. Sekarang terserah kepada pegiat BMT apakah akan menjual BMT kepada pemilik modal tersebut atau tidak.

Demikian diingatkan Houtman Zainal Arifin dalam acara Workshop Kebijakan Operasional Prosedur di Hotel Riyadi Palace, Solo, pada 17-18 Maret lalu.

Hal tersebut diungkapkannya berdasarkan refleksi perkembangan BMT yang sangat baik, ada banyak BMT kini memiliki aset ratusan miliar padahal pada saat memulai modal awal berkisar hanya ratusan ribu saja.

“Siapa pun akan tergoda, apalagi bila melihat modal sosial yang dimiliki BMT-BMT tersebut ditengah masyarakat”, katanya.

Sedangkan mengenai keberadaan Pedoman Kebijakan yang akan diterapkan di BMT-BMT, Ia berujar, “Pedoman Kebijakan merupakan upaya yang diperlukan segera, mengingat pengelolaan BMT harus senatiasa prima dan profesional karena menyangkut kepercayaan masyarakat dan dalam rangka menjaga khittah BMT, yakni syiar pemberdayaan ekonomi dan sosial ummat “.

“BMT juga merupakan entitas yang unik, badan hukum lembaga ini berbentuk koperasi namun dari segi pengelolaan operasionalnya mirip dengan perbankan, pun dengan kultur yang dikembangkan, antara BMT yang satu dengan lainnya bisa berbeda, untuk itu kebijakan ini bisa menjadi payung segala aturan”, tambahnya. (ris)

Ekonomi syariah mengalami perkembangan yang pesat di Indonesia dalam beberapa tahun ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan sistem ekonomi yang lebih terpercaya dan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dengan menggunakan produk-produk syariah, masyarakat merasa lebih aman dan nyaman. Selain itu, masyarakat juga menemukan adanya unsur kepastian yang lebih dalam produk syariah. Hal inilah yang membuat pasar produk-produk syariah di Indonesia terus berkembang. Mencermati kondisi tersebut, Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter di Indonesia, mengadakan Festival Ekonomi Syariah (FES) II pada 4 hingga 8 Februari 2009, di Jakarta Convention Center. Dalam ajang ini akan dipamerkan aneka produk perbankan syariah dan jasa keuangan syariah di Indonesia.

FES 2009 mengusung tema ”Solusi Pintar Untuk Kebutuhan Finansial Anda”.  Berbagai produk iB (Islamic Banking) perbankan syariah akan ditampilkan di ajang pameran ini untuk memberikan jawaban atas semangat dan antusiasme masyarakat terhadap produk ekonomi syariah.

FES Kedua ini digelar dengan didasari beberapa hal. Yaitu tingginya pertumbuhan aset perbankan syariah secara global serta meningkatnya pertumbuhan perbankan syariah ditingkat nasional yang impresif yaitu mencapai rata-rata 50 persen per tahun.

Sesuai dengan visi grand strategy pengembangan pasar perbankan syariah 2009, perbankan syariah di Indonesia adalah yang paling atraktif di ASEAN.

Melalui kampanye iB yang dilakukan oleh Bank Indonesia di radio, televisi, koran, dan website, kesadaran dan pemahanan masyarakat tentang perbankan syariah semakin meningkat. Masyarakat me yakini bahwa perbankan syariah merupakan alternatif sistem perbankan yang memiliki beragam produk perbankan dan didukung oleh skema keuangan yang lebih bervariasi dan menguntungkan. Melalui FES 2009, masyarakat dapat emperoleh informasi yang lebih komprehensif mengenai keunggulan  produk-produk iB perbankan syariah. Dengan demikian masyarakat akan menemukan solusi pintar (one stop smart-solution untuk kebutuhan finansialnya tahun ini.

Misalnya pembiayaan pemilikan rumah, kendaran bermotor, investasi, tabungan, biaya sekolah, kesehatan, pernikahan, dan pembia yaan untuk mengembangkan bisnis.

Peserta FES 2009 yang telah terdaftar sebanyak 14 bank syariah terkemuka (baik Bank Umum Syariah atau BUS maupun Unit Usaha Syariah atau UUS) dan empat Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sya riah. Selain itu juga lembaga keuangan syariah nobank seperti pegadaian, asuransi, Baitul Mal wat Tamwil (BMT), koperasi, perusahaan pembiayaan, Baznas dan lembaga zakat lain, serta Badan Wakaf Indonesia.

Sektor riil juga akan menjadi peserta FES 2009, yaitu perusahaan jasa (hotel, travel, dan konsultan), pelaku usaha (pakaian, makanan, dan penerbitan buku), developer, perusahaan otomotif, dan UKM. Peserta lainnya adalah universitas dan lembaga pendidikan, lembaga pemerintah (Bapepam-LK, Departemen Koperasi dan UKM, dan Kementerian Negara Perumahan Rakyat), serta lembaga lainnya (IAI, DSN, Basyarnas, dan beberapa ormas).

Sejumlah acara dan kegiatan akan digelar di arena FES 2009. Sajian utamanya adalah iB Banking Expo yang akan menam pilkan berbagai produk iB. Selain itu akan digelar workshop iB Family’s Financial Planning yang akan memberikan tips praktis mengelola keuangan keluarga dengan memanfaatkan kelebihan produk keuangan iB.

Ada pula Syariah Award dan Sarasehan bertajuk ”Optimalisasi Sektor Sosial dan Keuangan Mikro Syariah” dan ”Optimalisasi Peran Pusat Studi Ekonomi Syariah”. Panitia juga menggelar kompetisi: Olympiade Ekonomi Syariah, Debat Ekonomi syariah (dalam bahasa Inggris), Lomba Band, Lomba Nasyid, dan Lomba Fotografi.

FES 2009 juga akan dimeriahkan oleh berbagai acara hiburan antara lain pertunjukan band Ungu dan ST 12 serta semarak Fun Walk yang terbuka untuk masyarakat umum.

Panitia penyelenggara juga menyediakan ruang bagi anakanak pada FES kali ini. Yaitu Kids Corner yang akan membuat anak-anak dapat merasakan kemeriahan festival. Juga ada iB Computer Games yang lucu dan  mendidik, permainan edukatif dan interaktif di zona teknologi, story telling, games, dan sebagainya. FES dan forum diskusi seputar ekonomi dan perbankan syariah, olimpiade syariah, dan debat ekonomi syariah. Selain itu, FES 2009 juga akan diramaikan oleh pameran berbagai produk sektor riil, seperti otomotif buku, lembaga pendidikan, jasa travel,  perhotelan, konsultan, ritel, pakaian, ma kanan, dan sektor kuangan nonbank.

FES 2009 ini terbuka untuk masyarakat umum tanpa terkecuali. Siapa pun yang ingin mendapatkan solusi pintar bagi berbagai kebutuhan finansialnya – para pegawai, karyawan, eksekutif muda, wanita karir, ibu rumah tangga, orang tua, pengusaha, investor, akademisi, praktisi keuangan dan perbankan dan lain-lain boleh dan perlu mengunjungi Festival Ekono mi Syariah 2009. Adv

Sumber : www.ng.republika.co.id

JAKARTA – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membuka Festival Ekonomi Syariah Kedua di Plenary Hall Jakarta Convention Center, Senayan Jakarta, Rabu, (4/2/2009). Presiden SBY didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono beserta Gubernur BI Boediono, Menteri Koordinator Perekonomian Sri Mulyani dan Mensesneg Hattarajasa tiba di tempat acara tepat pukul 10.00 WIB. “Tahun ini FES mengangkat tema menuju Indonesia lebih sejahtera. Tema ini sejalan dengan keinginan kita semua untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tema ini juga sejalan dengan tema rencana kerja pemerintah tahun 2009 yakni peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengurangan kemiskinan,” tandas SBY. Melalui tema ini, SBY mengajak pelaku ekonomi syariah untuk mengembangkan ekonomi syariah dengan fokus utama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. “Saya juga memberikan apresiasi atas realisasi penyaluran KUR syariah,” ujarnya. Acara dengan tema “Indonesia Bisa Lebih Sejahtera” ini diawali dengan penampilan tarian tradisional bernuansa melayu dan sambutan Gubernur BI Boediono.

Dalam sambutannya Boediono melaporkan, di tengah krisis global yang melanda dunia perbankan syariah menjadi harapan bangsa Indonesia untuk menjadi benteng pertahanan ekonomi. “Kegiatan ekonomi dilandaskan oleh kegiatan yang spekulatif tapi harus yang ril,” ujar Gubernur BI Boediono, di hadapan sekira seribuan peserta FES. Dia menambahkan, produk keuangan yang canggih dan kompleks memiliki efek samping yang fatal karena sulit diperkirakan risikonya dan dapat menyebabkan Bubble Economy. Sementara sejak ekonomi syariah tidak membenarkan ekonomi yang spekulatif.

Dalam Kesempatan ini juga diberikan pemberian secara simbolis Kredit Usaha Rakyat senilai Rp326,436 miliar dari Bank Syariah Mandiri kepada para pelaku usaha mikro. Hadir pula dalam kesempatan ini Ketua MPR Hidayat Nur Wahid dan beberapa Duta Besar negara sahabat. (ade)

Sumber : www.okezone.com

Jakarta (3/2), Dukungan pemerintah terhadap pengembangan ekonomi syariah semakin maju, selain produk regulasi yang selama ini telah dirasakan oleh pelaku bisnis syariah. Dukungan langsung dari Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terus dilakukan. Terbukti, besok Rabu (4/2) diacara Festival Ekonomi Syariah (FES) di Jakarta Convention Centre Balai Senayan – Jakarta, secara langsung Presiden akan membuka perhelatan akbar FES 2009.

Deputi Gubernur Bank Inonesia, Siti Ch Fadjrijah, mengatakan, selain Presiden dan Ibu Ani SBY, para Menteri akan hadir diacara FES dan sekaligus ingin membuktikan perkembangan bisnis syariah di Indonesia.

“Kita berharap dukungan pemerintah bisa memotivasi pelaku industri dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah nasional,” ujarnya.

Kemudian Siti Ch Fadjrijah, menerangkan bahwa selama ini industri perbankan syariah masih belum mencapai 5 % padahal potensi market selama ini  80% Muslim sangat menjanjikan bagi industri perbankan syariah. Dengan adanya FES merupakan strategi BI dalam mempromosikan pada masyarakat tentang perkembangan produk dan layanan bank syariah.

“Untuk itu saya berharap pada pelaku industri perbankan syariah dan masyarakat bisa memanfaatkan peluang ini dalam memanfaatkan sistem ekonomi yang bebas riba,” paparnya. (Agus Y).

Sumber : www.pkesinteraktif.com

Jakarta – BMT Center terpaksa menolak pemesanan Buku Pedoman Akad Syariah (PAS) BMT 002 dari Asosiasi BMT Wonosobo, Jawa Tengah. Padahal bagi pelaku BMT yang tergabung dalam Perhimpunan BMT Indonesia (BMT Center) keberadaan PAS 002 sangat berguna dan penting sebagai sebuah pedoman.

Ida Farida, staf program BMT Center, membenarkan adanya penolakan itu, pemesanan Buku PAS BMT 002 oleh salah satu BMT yang ada di Wonosobo itu terpaksa kami tolak. Mereka minta 50 eksemplar, tapi PAS BMT 002 telah habis.

“Saat ini yang ada di Kantor BMT Center tinggal 5 eksemplar saja, itu pun untuk keperluan arsip”, katanya.

Mengomentari hal ini, Saat Suharto, Pengurus BMT Center, yang juga CEO PT Permodalan BMT Ventura, mengatakan, memang kebutuhan BMT akan PAS BMT 002 semakin meningkat, hal ini seiring dengan kesadaran rekan-rekan BMT dalam memandang betapa pentingnya pedoman akad ini. Belum lagi pelatihan-pelatihan keuangan syariah oleh BMT, yang menggunakan PAS BMT 002 sebagai handbook-nya.

“Kami tahu bahwa PAS BMT 002 ini sangat diperlukan, namun kami minta rekan-rekan BMT bersabar, karena sebelum kami cetak ulang, ada beberapa revisi yang perlu kami lakukan sebelumnya, dan itu pun sebetulnya berdasarkan masukan dari rekan-rekan BMT sendiri terhadap PAS BMT 002, jadi kami masih menunggu hasil revisinya terlebih dahulu, baru kami cetak”, ujarnya. (mar)

JAKARTA – Gerakan koperasi dinilai tidak sensitif terhadap masalah perkoperasian, meski peminggiran institusi kementerian yang mengurusi koperasi dan usaha kecil diyakini bertentangan dengan amanat Pasal 33 Ayat 1 UU 45. Pengamat ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Revrisond Baswir menegaskan praktisi koperasi harus menjadi garda terdepan membela Pasal 33 ketika ada yang hendak meminggirkan institusi Kementerian Negara Koperasi dan UKM. “Mahasiswa berdemonstrasi menolak keputusan yang mereka nilai salah. Ketika ada yang meminggirkan gerakan koperasi, masyarakat koperasi tidak harus diam saja,” ujar Revrisond dalam acara evaluasi akhir tahun pembangunan UKMKM, kemarin.

Pernyataan Revrisond terkait dengan pengesahan UU No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang melemahkan penanganan urusan koperasi dan usaha kecil menengah. Berdasarkan UU tersebut urusan pemerintahan dikelompokkan menjadi tiga, yakni urusan yang nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam UU 45, urusan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UU 45, dan urusan dalam rangka penajaman koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Urusan koperasi dan usaha kecil masuk poin ketiga, yang mengesankan Kementerian Negara Koperasi dan UKM boleh ada, boleh juga tidak ada, karena keberadaannya kalau ada kebutuhan koordinasi dan sinkronisasi program.

Sesuai dengan Pasal 33 UU 45 yang diamendemen, pada Ayat 1, 2, dan 3, masih jelas menyebutkan bahwa perekonomian disusun atas azas kekeluargaan. “Kalau ditanya apa makna dari ayat 1? Berdasarkan tulisan buku Bung Hatta, jawabannya, ya, koperasi,” ujar Revrisond, dalam kesempatan sebelumnya. Menurut dia, rencana pemerintah menghapus kementerian negara, termasuk Kementerian Negara Koperasi dan UKM seakan sudah menjadi satu paket dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 99 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Dana Bergulir. Sesuai dengan PMK itu, pengelolaan dana bergulir harus dilakukan melalui badan layanan umum (BLU). Dalam konteks ini Kementerian Koperasi dan UKM telah mendirikan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).

Ditolak

Revrisond menilai PMK harus ditolak mentah-mentah karena secara ideologis bertentangan dengan amanat Pasal 33 Ayat 1, yakni perekonomian disusun berdasarkan azas kekeluargaan. Artinya, pada Pasal 33 dalam bahasa sederhana dilakukan secara gotong royong dan kolektivitas. “Apakah PMK No. 99 Tahun 2008 berdasarkan kolektivitas atau individualisme?” ujarnya mempertanyakan. Ditegaskan, kalau PMK masih membicarakan tentang koperasi dan UMKM, harus ditarik garis tegas bahwa masih berpihak kepada koperasi. Yang jelas saat ini koperasi dianggapnya sudah mati suri. Seperti yang pernah diungkapkannya, jika pemerintah ingin membubarkan institusis Kementerian Negara Koperasi dan UKM, silakan saja. “Tapi dengan catatan, harus dikembalikan menjadi Departemen Koperasi. Revrisond menjelaskan dengan acuan dari berbagai sudut pandang tersebut, secara bergurau dia mengatakan Permenkeu No. 99 Tahun 2008 tersebut bertujuan bagi pemberdayaan atau pembinasaan KUMKM. Sekretaris Menteri Negara Koperasi dan UKM Guritno Kusumo mengatakan evaluasi akhir tahun tentang pembangunan Koperasi dan UMKM ini sangat penting untuk mempersiapkan diri menghadapi program tahun depan. “Paling tidak kita telah memiliki pegangan untuk melaksanakan tugas sepanjang 2009,” tukas Guritno Kusumo, yang membuka acara evaluasi di auditorium Kementerian Negara Koperasi dan UKM di Jl. Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Oleh Mulia Ginting Munthe

Bisnis Indonesia

(ginting.munthe@bisnis.co.id)

Jakarta – Kementerian Negara Koperasi dan UKM mendorong koperasi memiliki legalitas simpan pinjam untuk memperkuat industri keuangan mikro dalam melayani sektor usaha kecil.

Agus Muharram, Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Negara Koperasi dan UKM, mengatakan upaya peningkatan kapasitas lembaga keuangan mikro koperasi akan dilakukan empat instansi, termasuk Bank Indonesia, Departemen Dalam Negeri dan Departemen Keuangan.

Kerja sama empat instansi ini akan dituangkan dalam surat keputusan bersama (SKB) dan diperkuat peraturan presiden setelah undang-undangnya disahkan.

“Konsep SKB harus selesai pada Desember tahun ini,” kata Agus Muharram seusai membahas strategi pengembangan LKM di bawah koordinasi Deputi Menko Bidang Perekonomian Sahala Lumbangaol bersama pejabat eselon I pada empat instansi itu pekan lalu.

Sekarang sebagian LKM berbentung bank, koperasi, dan sebagian masih nonformal, meski terdaftar di pemda setempat, seperti badan kredit desa (BKD).

Dalam rancangan SKB itu, Bank Indonesia akan memfasilitasi koperasi simpan pinjam mendirikan bank perkreditan rakyat (BPR). Agenda seperti inipernah diajukan ke Departemen Keuangan pada 2003.

Dalam SKB tersebut, LKM yang lingkup operasinya di tingkat kecamatan diatur melalui peraturan daerah.

“Setelah framework SKB selesai dikerjakan akhir tahun ini, paling tidak pada awal 2009 RUU-nya sudah bisa diajukan. Proses menjadi undang-undang bisa selesai 1-3 tahun.

“Karena itu pejabat eselon I dari empat lembaga dan instansi terkait di bawah koordinasi Menko Bidang Perekonomian akan bekerja maraton hingga akhir tahun, supaya pedoman LKM melalui SKB segera dilaksanakan.

Sertifikasi LKM

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Aburizal Bakrie meminta daerah melakukan sertifikasi LKM agar memudahkan melakukan linkage program penyaluran kredit usaha rakyat (KUR). “Ada 130.000 lembaga keuangan mikro [UKM], kalau ada 8.000 unit atau 1.000 unit di antaranya layak secara bisnis, kami sudah happy”, ujarnya pada Rakornas Pemberdayaan UMKM, pekan lalu.

Dengan demikian, beberapa bank  yang masih sedikit mengucurkan kredit usaha rakyat, seperti BNI, Mandiri, BSM, BTN, dan Bank Bukopin bisa menjadikan LKM itu sebagai saluran KUR.

Hanya saja, biaya bunga yang ditangung menjadi lebih mahal. Bila daribank ke debitor akhir maksimal 16%, maka penyaluran dua tahap maksimal bunganya 24%. “Akan tetapi toh itu masih lebih murah ketimbang bunga renternir.”

Selain lembaga keuangan mikro berbadan hukum koperasi, menurut Aburizal, saat ini ada lebih dari 500.000 kelompok binaan yang cukup teruji kelayakannya, dengan anggota berkisar 10 orang – 20 orang. Akan tetapi, kelompok binaan ini belum bisa diikutkan pada linkage program karena masih berpola account individual anggota kelompok.

Neddy Rafinaldi Halim, Deputi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementrian Koperasi dan UKM, mengatakan akan terus meningkatkan kinerja koperasi dan simpan pinjam melalui sertifikasi kompetensi pengelola.

Pemerintah melaksanakan proses sertifikasi 150 orang manajer koperasi jasa keuagan. Sebanyak 14 orang di antaranya mengikuti uji kompetensi, tetapi hanya beberapa orang yang lulus. Pada acara rakornas pekan lalu, tiga orang manajer yang lulus itu menerima sertifikat kompertensi, yakni Khoeruman (KSP Trisula, Majalengka, Jawa Barat), Tity Laianahidra (Kopdit Usaha Sejahtera, Kalideres Jakarta Barat), dan M. Ridwan (KJK BMT Bina Ihsanul Fikri Jl. Semanggu No. 2B, Yogyakarta).

Oleh: Mulia Ginting Munthe & Moh. Fatkhul Maskur, Bisnis Indonesia, Senin, 15 Desember 2008.