Jakarta, Usaha-usaha yang dilakukana BMT membutuhkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang memungkinkan keluwesan. Mengatur BMT dengan dasar-dasar hukum perbankan yang sudah ada justru akan menghancurkan fungsi utama BMT-BMT.

Demikian salah satu rekomendasi yang diusulkan Minako Sakai dan Kacung Marijan dalam Policy Briefs-nya di Jakarta (1/12). Sakai dan Marijan merupakan peneliti dari Australia Indonesia Govenance Research Partnership. Sebuah lembaga kemitraan pemerintah Australia dan Indonesia. Keduanya tertarik meneliti keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) yang merupakan lembaga keuangan mikro berbasis syariah di Indonesia.

Sakai, menerangkan, dalam jangka pendek Undang-Undang tentang koperasi saja sudah cukup layak mengatur BMT-BMT. Meskipun begitu untuk jangka panjang perlu dibuat UU khusus dan menyeluruh yang meliputi pembiayaan mikro, pelatihan bisnis, dan pengelolaan zakat.

“Pemerintah dalam penyusunan UU yang mengatur keberadaan BMT ini harus melakukan konsultasi-konsultasi dengan pegiat BMT yang aktif dewasa ini” ujarnya.

Senada dengan itu, Saat Suharto CEO PT Permodalan BMT Ventura juga beranggapan bahwa Kepmen Koperasi dan UKM yang mengatur tentang pelaksanaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) saat ini sudah cukup memberikan payung hukum bagi BMT. Tinggal bagaimana penerapan Kepmen tersebut sesuai dengan tata kelola syariah. (mar)

International Labour Organization (ILO) memperkirakan pengangguran di Indonesia pada tahun 2009 bisa bertambah 170.000 hingga 650.000 orang atau mengalami kenaikan sekitar 9%. Jumlah yang meningkat ini terjadi karena imbas krisis global.

Hal ini disampaikan oleh Ekonom ILO Indonesia untuk Jakarta, Kee Beom Kim dalam acara laporan studi ILO di Hotel Gren Melia, Jakarta, Selasa (16/12/2008).

“Tahun 2009 diperkirakan ada tambahan 170.000 sampai 650.000 orang yang tidak bekerja, kalau dari sisi pesimis tingkat pertumbuhannya mencapai 8,6% sampai 9%,” katanya.

Bahkan ia menambahkan jumlah pengganguran dunia pada tahun depan akan meningkat menjadi 21 juta orang.

Ia mengakui selama 3 tahun terakhir jumlah pengangguran di Indoensia memang sudah menurun. Begitu juga di sisi tenaga kerja informal yang telah menurun selama 5 tahun terakhir.

Namun gara-gara krisis global saat ini, potensi penggangguran diperkirakan akan bertambah. Ia mencontohkan sektor ekspor-impor, yang mencetak PHK sebanyak 15.000 orang pada 2008. Lalu sektor tekstil sekitar 14.000 orang dan sektor furnitur dan kerajinan sebanyak 35.000 orang pada tahun ini.

Hingga Februari 2008 angka pengangguran Indonesia mencapai 9,43 juta orang, sedangkan pada agustus 2007 pernah mencapai 10,01 juta orang.

“Jumlah orang miskin akan meningkat, dengan penghasilan hanya US$ 2 per hari kelompok yang paling rentan adalah anak muda, tahun 2007 saja banyak anak muda yang tidak dapat pekerja,” jelasnya.

Bahkan potensi pemutusan hubungan kerja akan terjadi sektor tenaga kerja migran, misalnya Malaysia akan memecat 300.000 tenaga kerja migran yang tentunya akan mempengaruhi pasar tenaga kerja tahun depan termasuk Indonesia. “Kemiskinan bertambah, akan meningkat buruh anak,” ucapnya. (hen/lih)

Sumber : http://www.detikfinance.com

Jakarta, Pada tahun 2009 akan menjadi tahun yang berat bagi Indonesia. Krisis keuangan global ditengarai akan menjadi faktor utama penyebab perlambatan pertumbuhan  perekonomian Indonesia. Bahkan, ancaman stagflasi akan sangat mungkin terjadi.

Pernyataan itu disampaikan dalam pemaparan Economic Outlook 2009 Bright Indonesia di Jakarta (25/11).

Bright Indonesia juga memprediksikan pertumbuhan ekonomi pada 2009 hanya sebesar 4,4%, sedangkan tingkat inflasi akan mencapai 9%. Jumlah angka pengangguran sebesar 10,5% dari jumlah angkatan kerja, dan angka kemiskinan mencapai 16,5% dari jumlah penduduk. Selain itu, harga minyak per barel pada 2009 diprediksi sebesar 75 dollar AS dengan nilai tukar rupiah terhadap dollar berada pada angka Rp 10.500. Neraca pembayaran Indonesia juga diperkirakan defisit 5 miliar dollar.

Awalil Rizky, Managing Director Bright Indonesia, mengatakan, dalam waktu dekat ini perhatian utama harus diberikan pada aspek penawaran dan potensi domestik. Sebagai contoh, struktur produksi barang dan jasa domestik mesti diperkuat dan dengan berorientasi jangka panjang.

Awalil, yang juga merupakan Chief Economist PT Permodalan BMT Ventura, mengingatkan kepada otoritas ekonomi agar lebih mendasari kebijakannya pada horison waktu yang lebih lama.

“Mengenai fundamental ekonomi yang kerap digembar-gemborkan kuat oleh otoritas ekonomi, agaknya perlu dilakukan redefinisi” ujarnya.

Dia menambahkan, ada momentum di 2009 ini untuk membangun ulang fundamental ekonomi, lebih berorientasi pada potensi domestik. Kita tidak boleh lagi mengabaikan potensi domestik yang memang amat besar, baik dilihat dari sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Indonesia memiliki sisi penawaran dan permintaan yang seimbang dan bisa dioptimalkan.

Jakarta, Bertempat di Kantor BMT Center di bilangan Gatot Subroto pada 3-4 November 2008 Pengurus BMT Center kembali berkumpul guna menindak lanjuti pembahasan pedoman kebijakan BMT.

Pedoman Kebijakan yang dibahas itu merupakan pengembangan dari draft yang dibuat oleh Asososiasi BMT Korwil Yogyakarta, di bawah koordinasi Mursida Rambe.

Ketua Pengurus BMT Center, Ahmad Sumiyanto, menjelaskan, pembahasan kali ini merupakan kelanjutan dari pembahasan di Bogor, pada 29-30 Agustus yang lalu.

Kami telah merampungkan pembahasan kebijakan personalia dan kebijakan operasional, sedangkan untuk kebijakan pembiayaan masih dalam proses akhir, nantinya kami berharap kebijakan-kebijakan ini akan menjadi pedoman bagi aktivitas BMT yang tergabung dalam keanggotaan BMT Center.

“Kami sangat terbantu oleh Pak Houtman dari Houtman ZA Associate sebagai konsultan yang mendampingi kami dalam pembuatan pedoman kebijakan ini” ujarnya. (mar)

Jakarta, Dalam rangka memperluas pangsa keuangan syariah, BI melalui Direktorat Pebankan Syariah menggandeng BMT Center mengintrodusir program Islamic Bank for Village (IB Village) kepada masyarakat.

Sebagai sosialisasi program, dilaksanakan Pelatihan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Pondok Pesantren (Ponpes) API Tegalrejo, Magelang, di bawah pimpinan KH. Abdurrahman Chudlori.

Ida Farida, staf program BMT Center, menerangkan, secara resmi acara lounching program itu akan dilakukan di Ponpes API Tegalrejo pada Senin, (10/11). Acara itu sedianya akan dibuka oleh Dani Gunawan Idat dari BI, KH. Yusuf Chudlori (Gus Yusuf) dari ponpes dan Ahmad Sumiyanto dari BMT Center.

“Pelatihan Ekonomi dan Keuangan Syariah itu sendiri nantinya terdiri atas tiga kegiatan utama, pertama, selama tiga hari akan dilakukan in house training, kemudian pemagangan selama empat bulan, kemudian dilanjutkan dengan pendampingan untuk waktu tiga bulan”, lanjutnya.

Secara terpisah, Ahmad Sumiyanto, berharap, program yang dilakukan BI dengan BMT Center ini akan berkesinambungan. Program seperti yang dilakukan BI ini sangat positif, karena selama ini keuangan syariah kurang berkembang di pedesaan. (mar)

Jakarta – PT Bank Mandiri Tbk menargetkan penyaluran kredit mikro hingga Rp 6 triliun pada tahun 2009. Sedangkan untuk tahun 2008 ini kredit mikro Mandiri ditargetkan mencapai Rp 4,3 triliun. Kredit mikro Bank Mandiri merupakan pemberian kredit bagi usaha mikro dengan jumlah kredit maksimal Rp 100 juta.

Demikian disampaikan oleh SVP Small Business Group Head Bank Mandiri Rafjon Yahya disela-sela acara udian Mandiri Superejeki, di Plaza Mandiri, Jakarta, Rabu (17/12/2008).

“Untuk tahun 2009 bisa menjadi Rp 6 triliun, targetnya pada usaha produktif, yang terbesar itu masih disektor perdagangan 40%,” jelasnya.

Untuk mendukung tersebut Bank Mandiri akan menambah sebanyak 200 unit layanan mikro hingga pada tahun depan jumlahnya mencapai 800 unit layanan.

“Unit mikro baru 200 unit di 2009, investasinya belum tahu, tapi kita punya kantor cabang jadi tidak bangun gedung baru,” ujarnya.

Dengan demikian pada tahun 2009 nanti akan ada tambahan 150.000 debitor mikro, dari sekarang ini yang hanya mencapai 240.000 nasabah.

Ia juga mengatakan kredit macet sektor mikro relatif lebih terkendali sehingga mampu menyumpang menekan NPL Bank Mandiri.

“Kita akan pilih lebih selektif, kita datang ke pasar, maka kita akan pilih yang terbaik. dengan track record yang bagus, jadi tidak semua nasabah bisa masuk,” katanya. (hen/qom)

Sumber : http://www.detikfinance.com/

Yogyakarta : Sepertinya akselerasi perkembangan ekonomi syariah termasuk di dalamnya institusi-institusi keuangan syariah semakin tak terbendung. Krisis keuangan global telah membuka kesadaran baru mengenai lemahnya sistem keuangan konvensional.

Tentu saja kondisi demikian membuat sistem keuangan syariah mendapat tempat di hati masyarakat. Namun demikian, seyogyanya saat ini justru ekonomi syariah dapat menjadi alternatif penyelesaian krisis ekonomi global terutama dalam hal yang elementer, berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi ummat.

Hal tersebut diungkapkan Drs. Rudjito dalam pembukaan seminar  yang diselenggarakan sebagai rangkaian Reuni Akbar Alumni HMI Komisariat Ekonomi UGM di Wisma MM UGM, Yogyakarta (Sabtu, 20/ 12/ 2008).

Seminar yang terbagi dalam dua sesi yang masing-masing sesi megulas persoalan posisi lembaga keuangan syariah dan kontribusinya dalam pemberdayaan ekonomi ummat.  Tampil sebagai pembicara dalam sesi pertama, antara lain, Marzuki Usman, yang lebih banyak membeberkan hal-hal elementary dan azasi dalam ekonomi syariah, Deputi Gubernur BI, Siti Ch. Fadjriah, yang mengulas mengenai perbankan Islam dan kendala-kendalanya dalam mencari konsumen di luar Islam, dan Edy Suandi Hamid yang lebih memaparkan teorisasi dalam ekonomi Islam. Tampil sebagai moderator sesi ini, Dr. Gunarsih.

Di sesi kedua, ulasan lebih menukik ke ranah pemberdayaan ummat. Sesi yang dimoderatori oleh Dr. Dumairy ini menampilkan pembicara antara lain Dr. Saad Al-Harran, Senior Lecturer dari Universiti Brunei Darussalam, Syaifuddin Hassan, BPR Syariah Harta Insan Karimah, dan Saat Suharto, CEO Permodalan BMT Ventura. (mar)

Jakarta : Tahun 2009 akan menjadi tahun yang berat bagi perekonomian nasional. Indonesia sudah bisa dipastikan menjadi salah satu negara yang terimbas krisis keuangan global. Oleh banyak ahli, krisis ini diperkirakan akan berlangsung paling cepat dua tahun. Bagi negeri yang belum sembuh betul dari hantaman krisis moneter dan ekonomi tahun 1997/1998 ini, waktu dua tahun tentu bukanlah sebentar. Terutama apabila dikaitkan dengan dampak lanjutan yang ditimbulkan pada kehidupan sosial-ekonomi rakyat.

Pada aras ini peranan pemerintah sangat diharapkan dalam membuat regulasi yang dapat meminimalisir dampak krisis, terutama bagi rakyat miskin. Mengingat mereka adalah kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap gejolak ekonomi. Kondisi yang sudah sulit selama ini dikhawatirkan membuat mereka tidak sanggup lagi menopang beban hidupnya. Padahal jumlah mereka yang miskin tidaklah sedikit.

Hal tersebut terungkap dalam pemaparan Ketua Perhimpunan BMT Indonesia (BMT Center), Ahmad Sumiyanto, saat memberikan gambaran umum di acara Rapat Koordinasi Pengurus yang bertemakan, Proyeksi 2009: Akselerasi Peran BMT dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat, (Selasa, 06/01) di kantor BMT Center, di Jakarta.

Lebih lanjut, Ia menjelaskan, bahwa saat ini jumlah penduduk miskin sekitar 34,96 juta orang atau sekitar 15,42 persen dari total jumlah penduduk Indonesia. Dari jumlah itu, sebanyak 22,19 juta orang tinggal di pedesaan, sisanya 12,77 juta orang ada di kota. Artinya, masyarakat miskin di desa yang mencapai lebih dari 63 persen itu akan mendapati kehidupan mereka menjadi lebih buruk.

“Melihat kondisi yang demikian tentu Baitul Maal wat Tamwil atau BMT harus bisa meningkatkan akselerasi pemberdayaan masyarakat terutama di lingkungan sekitar wilayah operasional BMT yang notabene lebih banyak di daerah pedesaan”, ujarnya.

Selain itu, Ia juga mengingatkan akan terjadinya ledakan pengangguran akibat tidak terserapnya angkatan kerja baru oleh pasar tenaga kerja akibat pengaruh pelambatan ekonomi global terhadap ekonomi nasional. Belum lagi apabila dikaitkan dengan pengangguran baru yang disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja.

Menurut pendapatnya, hal tersebut sebetulnya tidak perlu terjadi jika sejak awal disain perekonomian nasional ditopang oleh struktur yang lebih kuat dari goncangan eksternalitas seperti yang saat ini terjadi.  Ia menerangkan, bahwa selama ini rekan bisnis BMT adalah pengusaha mikro dan kecil (UMK) dengan jumlah mencapai 44 juta unit atau lebih 91 persen dari total unit usaha. Karena sektor ini memiliki potensi yang besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan maka kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja juga tidak perlu diragukan lagi.

Oleh karenanya BMT diharapkan dapat meningkatkan kapasitasnya dalam memberikan pelayanan terhadap sektor ini. Melalui UMK,  pemerintah diharapkan dapat melakukan penguatan produksi dan konsumsi domestik sekaligus. Mengingat UMK lebih banyak bergerak di bidang usaha produktif dan memiliki muatan lokal yang tinggi di satu sisi. Dan, di sisi yang lain sektor ini juga melibatkan banyak orang (padat karya) karenanya dapat pula menggerakan konsumsi domestik secara lebih luas. Sehingga membuat struktur perekonomian nasional menjadi lebih kuat.

“Tahun 2009 ini merupakan momentum yang sangat tepat bagi pemerintah untuk melakukan penguatan sektor produksi dan konsumsi domestik atau dengan kata lain kini sudah saatnya bagi kita untuk memperkokoh ekonomi kerakyatan”, tandasnya.

Tugas-tugas Penting BMT :

Dalam kesempatan itu, Ahmad Sumiyanto  juga menyoroti perkembangan BMT-BMT anggota BMT Center. Menurut rekap data sekretariat BMT Center tahun 2008, jumlah total aset BMT 931,7 miliar rupiah tumbuh sebesar 41,14 persen dari tahun sebelumnya yang berjumlah 660,1 miliar rupiah. Jumlah pembiayaan yang disalurkan pun mengalami kenaikan signifikan sebesar 81 persen dari 436,7 miliar rupiah di 2007 menjadi 792,5 miliar rupiah di 2008. Begitu pula dengan jumlah simpanan yang berhasil dihimpun dari masyarakat yang menjadi 725,7 miliar rupiah dari tahun sebelumnya yang sebesar 462,4 miliar rupiah.

Apabila ditilik lebih jauh, angka penerima manfaat dari pelayananan BMT (beneficiary) juga tidak bisa dikatakan sedikit. Hingga saat ini jumlahnya berkisar 500 ribu orang. Dengan sebaran pemanfaatan, sebesar 63 persen di sektor perdagangan, 22 persen di sektor jasa, tujuh persen di sektor pertanian, enam persen di sektor industri, dan sisanya sebanyak dua persen untuk konsumsi. Dari situ terlihat bahwa selama ini BMT telah berhasil mendorong produktifitas dan memberikan perluasan lapangan kerja.

“Meski secara angka perkembangan BMT-BMT anggota BMT Center sangat memuaskan, namun tidak dapat disangkal kalau BMT masih memiliki banyak tugas penting. Hal tersebut penting untuk diingatkan supaya BMT tidak kehilangan arah perjuangan sebagai sebuah gerakan pemberdayaan ekonomi ummat,” katanya.

Tugas-tugas yang penting bagi BMT antara lain; menjadi institusi yang berkontribusi pada pengurangan kemiskinan, mendorong aksesibilitas UMK pada permodalan, menjadi pilar penting dalam mentradisikan budaya menabung, serta turut andil dalam meningkatkan kecerdasan pengelolaan keuangan bagi pengusaha mikro dan kecil. Namun demikian, ditegaskannya, bahwa tetap saja ada dua faktor penting yang menunjang kesuksesan pelaksanaan tugas BMT tersebut, yakni faktor internal BMT sendiri dan peranan pemerintah.

Dari segi internal Ia menghimbau kepada pelaku BMT, baik pengurus maupun pengelola, untuk senantiasa meningkatkan kapasitas diri, memiliki kompetensi, dan profesional. Hal ini penting karena walau semulia apapun niat BMT dalam memberdayakan ekonomi ummat, BMT justru akan ditinggalkan oleh ummat itu sendiri apabila lemabaga ini tidak memenuhi ketiganya.

Sedangkan dari segi pemerintah, Ia memberikan tiga catatan penting kepada pemerintah dan berharap dapat diturunkan dalam bentuk regulasi sebagai wujud keperbihakannya kepada ekonomi kerakyatan.

Pertama, menghimbau kepada pemerintah untuk membuat kebijakan pro UMK, dan menyediakan infrastruktur untuk mendukung tumbuh kembangnya UMK.

Kedua, meredusir pola pembangunan infrastruktur yang bias perkotaan. Selama ini pembangunan lebih terfokus di daerah perkotaan dan meminggirkan pedesaan. Kini saatnya bagi pemerintah untuk berorientasi membangun infrastruktur pertanian. Selain bangsa ini dapat mengurangi tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap produk pangan impor, kantung-kantung kemiskinan terbesar selama ini justru ada di pedesaan.

Ketiga, harus menjadi pilar utama yang menopang keberadaan dan pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 yang diamandemen, pada Ayat 1, 2, dan 3, masih jelas menyebutkan bahwa perekonomian disusun atas azas kekeluargaan, yang apabila mengacu tulisan buku Bung Hatta tentu jawabannya adalah koperasi. BMT sebagai lembaga berbadan hukum koperasi tentu punya kepentingan atas hal tersebut. Untuk dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen.

“Apabila kita bahu-membahu membangun BMT tentu sangat terbuka kemungkinan lembaga ini akan memimpin dalam usaha pemberdayaan ekonomi ummat dan dalam menjalankan usaha keuangan mikro”, pungkasnya.

Pendapat senada dilontarkan oleh Saat Suharto, CEO Permodalan BMT Ventura, Ketika ditanya pendapatnya mengenai perkembangan BMT-BMT anggota BMT.

“Dari kinerja yang ada, saya melihat BMT dapat menjadi sarana (vehicle) yang tepat untuk melakukan investasi di sektor mikro dan kecil”, ujarnya. (mar)

Jakarta : Krisis keuangan global yang kini melanda hampir dipastikan akan menyurutkan pertumbuhan ekonomi dan bisnis keuangan nasional di 2009. Namun agaknya prediksi tersebut tidak relevan bagi keuangan syariah.

Demikian diungkapkan President Director KARIM Business Consulting, Adiwarman A. Karim, dalam seminar yang diselenggarakan BMT Tamzis di Jakarta ( Jum’at, 12/ 12/ 2008).

Dalam berbagai sumber, Bank Indonesia bahkan sempat melansir di 2009 ada lima bank konvensional yang akan dikonversi menjadi Bank Umum Syariah, antara lain, Panin-Harfa, BCA-UIC, Victoria, Maybank Indonesia, dan BNI Syariah. Setelah di 2008 ada dua bank yang telah menyemarakan perbankan syariah nasional, BRI Syariah dan Bukopin Syariah.

Adiwarman menyebutkan, paling tidak ada tiga rukun ekonomi Islam yang membuat dunia keuangan syariah relatif lebih tahan krisis; Ma’kud Alaih (ada uang ada barang), dan kesepakatan (Fair economic transaction).

Ditambahkan, berdasarkan penelitian, lembaga keuangan syariah dan sektor mikrolah yang paling kuat dan tahan banting menghadapi krisis ekonomi global. Sehingga tak heran jika tahun 2009 lembaga keuangan syariah dan sektor mikro menjadi incaran banyak lembaga keuangan konvensional.

Secara khusus, Ia mengingatkan kepada pelaku keuangan syariah untuk tidak melalaikan tiga faktor utama pendukung bisnis ini, yakni, tetap berpegang teguh dengan prinsip syariah, melayani dengan cepat, dan customer service yang ramah. Serta dalam setiap pelayanannya senantiasa membuat seseorang merasa dihargai dan dimuliakan. (mar)

Solo – Perkembangan BMT semakin mendapat perhatian masyarakat, bahkan boleh dikatakan BMT bagai gadis cantik yang sedang dilirik oleh banyak orang, terutama bagi mereka para pemilik modal. Sekarang terserah kepada pegiat BMT apakah akan menjual BMT kepada pemilik modal tersebut atau tidak.

Demikian diingatkan Houtman Zainal Arifin dalam acara Workshop Kebijakan Operasional Prosedur di Hotel Riyadi Palace, Solo, pada 17-18 Maret lalu.

Hal tersebut diungkapkannya berdasarkan refleksi perkembangan BMT yang sangat baik, ada banyak BMT kini memiliki aset ratusan miliar padahal pada saat memulai modal awal berkisar hanya ratusan ribu saja.

“Siapa pun akan tergoda, apalagi bila melihat modal sosial yang dimiliki BMT-BMT tersebut ditengah masyarakat”, katanya.

Sedangkan mengenai keberadaan Pedoman Kebijakan yang akan diterapkan di BMT-BMT, Ia berujar, “Pedoman Kebijakan merupakan upaya yang diperlukan segera, mengingat pengelolaan BMT harus senatiasa prima dan profesional karena menyangkut kepercayaan masyarakat dan dalam rangka menjaga khittah BMT, yakni syiar pemberdayaan ekonomi dan sosial ummat “.

“BMT juga merupakan entitas yang unik, badan hukum lembaga ini berbentuk koperasi namun dari segi pengelolaan operasionalnya mirip dengan perbankan, pun dengan kultur yang dikembangkan, antara BMT yang satu dengan lainnya bisa berbeda, untuk itu kebijakan ini bisa menjadi payung segala aturan”, tambahnya. (ris)