Press Release BMT Summit 2009 :“Meneguhkan Kiprah BMT Meningkatkan Kapasitas Usaha Mikro”

   Krisis Global diyakini pengaruhnya akan terasa puncaknya mulai pertengahan tahun ini, beberapa prediksi jika tidak hati-hati memungkinkan Indonesia akan mengalami stagflasi atau setidak-tidaknya akan mengalami pelambatan yang mengharuskan pemerintah merevisi besaran-besaran ekonominya.

Lalu, bagaimanakah perubahan yang akan terjadi dalam lanskap makro ekonomi Indonesia? Dan bagaimanakah hal itu akan berpengaruh pada usaha mikro? Serta seperti apakah dampak stimulan pemerintah dalam penanggulangan krisis ini akan memberikan pengaruh secara makro ekonomi, sekaligus menstimulasi bisnis usaha mikro?.

Bertempat di Syahida Inn kompleks Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah, seminar bertajuk “Krisis Global dan Momentum Kebangkitan Usaha Mikro Melalui Peran LKM”, yang diselengarakan pada Rabu, 22 April 2009, oleh BMT Center dan Dompet Dhuafa Republika (DDR). Seminar yang dibuka oleh Meneg BUMN, Bapak Sofyan Jalil, PhD., sedianya dapat memberikan arah atau gambaran kepada para penentu keputusan di BMT-BMT, selain juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada kebijakan pemerintah di sektor ekonomi mikro.

Seminar tersebut merupakan rankaian BMT SUMMIT 2009 yang dilanjutkan dengan RUPS PT. Permodalan BMT Ventura, sebuah holding company, BMT-BMT utama di Indonesia. BMT SUMMIT 2009 ini akan diikuti oleh para menejer BMT anggota BMT Center yang mewakili komunitas BMT, terutama di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY, Jawa Barat, Banten serta Jabodetabek.

BMT Center sebagai wadah perhimpunan BMT di Indonesia, yang juga merupakan salah satu jejaring Dompet Dhuafa Republika, menyadari sepenuhnya bahwa pada masa-masa yang akan datang, akan terjadi perubahan lanskap bisnis secara makro. Bagi BMT dampaknya justru bisa berupa tantangan dan peluang baru bagi instistusi ini. Maka para menejer BMT di seluruh Indonesia diharapkan dapat mengambil langkah-langkah pro aktif sehingga semakin meneguhkan peranannya dalam meningkatkan kapasitas usaha mikro.

Seminar kali ini akan menggali kekuatan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk sekali lagi menjadi tumpuan disaat krisis. Apakah setelah bertahun-tahun, semenjak kisis 1997 menjadi tumpuan bagi ekonomi Indonesia tanpa pembangunan infrastruktur yang berarti dan sungguh-sungguh, UMK masih mampu dijadikan tumpuan?, dan kalaupun mampu, prasyarat apa yang harus dilengkapi agar kapasitas UMK dapat ditingkatkan?.

Sepeti yang telah diketahui bersama, dari data yang ada di BI, 2008, baki kredit UMKM (Mikro Kecil dan Menengah) sendiri tetap mengalami pertumbuhan, kendati tren pertumbuhannya hampir sejajar dengan non MKM, akan tetapi terdapat konsistensi yang diharapkan dapat menjadi pijakan untuk ditingkatkan, data BI menunjukkan bahwa kredit Usaha Kecil menyumbang peningkatan yang lebih besar daripada usaha besar, dan perkembangan paling kecil disumbang oleh usaha mikro.

Namun sayang, perkembangan tersebut lebih banyak disumbang oleh penggunaan yang bersifat konsumtif, terlihat dari data berdasar jenis penggunaan, pada akhir Triwulan III 2008, sebesar Rp334,1 triliun (51,6%) dari kredit MKM merupakan kredit konsumsi, selebihnya sebesar Rp256,2 triliun (39,6%) digunakan sebagai kredit modal kerja dan Rp56,7 triliun (8,8%) sebagai kredit investasi.

Berdasarkan data BMT Center, total pembiayaan yang dilakukan BMT-BMT anggota meningkat sebesar 81% pada 2008 atau sebesar Rp 792,5 miliar, tumbuh dari Rp 436,7 miliar pada 2007. Berdasarkan jenis penggunaan, 65% pembiayaan terserap sebagai modal kerja, 12% investasi, sisanya konsumtif. BMT Center juga mampu menunjukkan bahwa secara konsisten usaha mikro tetap tumbuh sekaligus menunjukkan bahwa secara umum pengaruh krisis global terhadap usaha mikro belum kelihatan.

Meski demikian, BMT Center tetap melihat dampak krisis global akan berpengaruh pada sektor UMK meskipun kadarnya tidak sebsar korporat-korporat. Secara umum sektor UMK terbantu dengan stimulus pemerintah berkaitan dengan program BLT, yang akan meningkatkan kemampuan masyarakatnya dalam waktu singkat. Program PNPM juga diyakini akan memberikan arus uang masuk ke masyarakat.

Untuk lebih memberikan hasil dalam jangka panjang, hendaknya perlu segera di bangun kelembagaan ekonominya. Pada masyarakat urban diharapkan stimulus fiskal, bisa berupa penghapusan pajak pada pegawai, sehingga dapat meningkatkan kemampuan daya beli pegawai kecil sehingga memberikan multiplier effect pada sektor mikro.

Dari sisi internal BMT, pertumbuhan portofolio diperkirakan akan tetap tumbuh, akan tetapi dengan beberapa kendala berupa ketersediaan SDM, oleh karena itu pada pertemuan BMT Summit ini akan di lounching lembaga baru yang bertugas untuk mensuplai kebutuhan SDM BMT serta bertugas untuk meningkatkan kapasitas SDM yang sudah ada dengan nama BMT Institut.

Tantangan BMT

Beberapa tantangan dari sisi supplai akan dihadapi di tahun 2009 ini adalah bahwa perbankan nasional maupun perbankan jaringan internasional akan masuk ke bisnis mikro ini dengan berbagai macam strategi mulai dari pendirian cabang mikro seperti Teras BRI, DSP, M2S dan BTPN, melakukan kerjasama operasional seperti Mandiri Syariah, dan BUKOPIN Swamitra, hingga melakukan linkage program.

Akan tetapi BMT Center melihat dengan gembira kecenderungan perbankan untuk masuk di bisnis mikro, hal ini karena berdasarkan pengamatan aksesibilitas masyarakat terutama golongan menengah kebawah terhadap lembaga keuangan dirasakan masih kurang, apalagi jika digunakan data dari kementrian Koperasi dan UMKM bahwa usaha mikro di Indonesia diestimasikan sejumlah 42 juta, maka diharapkan masuknya perbankan di sektor mikro akan memperkuat permodalan di sektor tersebut dan pada gilirannya akan meningkatkan produktifitas dan dalam jangka panjang akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dari sisi demand, terlihat dari data yang ada bahwa kebutuhan akan dana pada sektor mikro masih akan tetap tumbuh, baik didorong oleh pertumbuhan usaha, maupun oleh pertambahan jumlah anggota yang mendapatkan pembiayaan. Dari sisi permintaan akan sangat bergantung dari situasi makro ekonomi Indonesia.

Pemilu Legislatif yang menyimpan masalah diharapkan dapat diselesaikan secara arif dengan mengedepankan kepentingan Rakyat, karena diyakini bahwa potensi ketidak menentuan dalam kondisi politik Indonesia  kontemporer ini akan berdampak langsung pada kehesifitas masyarakat dan dampak ekonominya diyakini justru akan lebih besar daripada dampak krisis ekonomi.