Kemenkop prioritaskan bangun pedesaan pada 2009

JAKARTA : Kementerian Negara Koperasi dan UKM memprioritaskan peningkatan pelayanan dasar pembangunan pedesaan pada tahun anggaran 2009.

Menteri Negara Koperasi dan UKM Suryadharma Ali mengatakan dua prioritas strategi pemberdayaan koperasi dan UKM, termasuk percepatan pertumbuhan yang berkualitas dengan memperkuat daya tahan ekonomi yang didukung pembangunan pertanian, infrastruktur dan energi.

“Khusus terkait dengan pemberdayaan koperasi dan UKM, kami memprioritaskan untuk meningkatkan pelayanan dasar pembangunan pedesaan,” kata Menteri Negara Koperasi dan UKM, Suryadharma Ali, di Jakarta, Rabu, dalam jumpa pers Evaluasi Program 2008 dan Rencana Program 2009.

Upaya tersebut akan diwujudkan melalui penguatan lembaga keuangan mikro (LKM) dan lembaga penjaminan daerah, penyediaan pembiayaan alternatif (modal ventura), resi gudang, dan anjak piutang.

Kementerian Negara Koperasi juga akan melaksanakan program penguatan pasar tradisional, memfasilitasi promosi produk koperasi dan UKM, dan meningkatkan keterampilan pelaku KUKM.

Di samping itu, fasilitas daerah tertinggal yang terkena bencana, pengembangan gerakan one village one product, dan pengembangan agroekoturisme.

Adapun priorotas kedua dilakukan melalui penataan peraturan perundang-undangan untuk KUKM, peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, dan pengembangan sentra/kluster UKM.

“Kemenkop tahun ini akan mengembangkan wirausaha berbasis teknologi Iptek yang inovatif, mengembangkan sarana promosi produk UKM, mengembangkan industri kreatif, dan melakukan penilaian dampak kebijakan nasional dan daerah terhadap perkembangan kinerja UMKM sekaligus memantau pelaksanaan kebijakannya,” katanya.

Dalam kaitannya dengan itu, Suryadharma menilai pihaknya perlu meningkatkan kualitas penyelenggaraan koordinasi dalam perencanaan kebijakan dan program UMKM dengan partisipasi aktif pelaku dan instansi terkait.

Pihaknya juga akan meningkatkan penyebarluasan dan kualitas informasi UMKM termasuk pengembangan jaringan informasi.

Menurut dia, program-program tersebut dilaksanakan untuk mendukung dan memperkuat daya tahan ekonomi dari sektor andalan pertanian, infrastruktur, dan energi.

“Harus juga dilakukan peningkatan upaya antikorupsi, reformasi birokrasi, serta pemantapan demokrasi dan keamanan dalam negeri,” katanya.

Terkait terbitnya UU nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, pihaknya akan memperjuangkan dan meyakinkan agar pemberdayaan koperasi dan UKM tetap menjadi prioritas dalam pembangunan ekonomi nasional. (ln)

Oleh : Moh. Fatkhul Maskur (www.bisnis.com)