JAKARTA – Jumlah kantor bank dan lembaga keuangan yang ada saat ini dinilai tak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pengusaha mikro dan kecil dalam mengakses modal. Karena itu, perlu adanya tambahan unit Baitul Maal wat Tamwil (BMT) di wilayah yang dekat dengan usaha mikro. Continue Reading

Yogyakarta : Keberadaan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi ummat sudah berjalan lebih dari satu dekade yang lalu dan hasilnya juga dinilai cukup memuaskan. Continue Reading

SALATIGA, Jateng (Bisnis.com) : Kementerian Negara Koperasi dan UKM melanjutkan program pembangunan pasar tradisional dengan pola sinergi antara pemerintah pusat dengan pemda setempat melalui sharing biaya pembangunan. Continue Reading

Setelah meluncurkan Policy Briefs di Jakarta baru-baru ini, Minako Sakai salah seorang peneliti berkewarganegaraan Jepang, Selasa (2/12) menyempatkan diri berkunjung ke Kantor BMT Center. Continue Reading

Akibat tekanan ekonomi global yang tidak menentu membuat keadaan perekonomian nasional juga turut melesu. Kondisi yang justru berkebalikan dengan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Perkembangan ekonomi syariah baik di bidang pemikiran maupun dalam praktek bisnis dan keuangan syariah sangat menggembirakan dalam dua dekade ini. Hal itulah salah satu yang menginisiasi semakin berkembangnya lembaga-lembaga keuangan mikro syariah atau yang lebih dikenal dengan Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Continue Reading

Karanganyar, Solo (06/01) – Hubungan antara BMT dan Bank Syariah sampai saat ini masih terasa begitu baik, namun disisi lain ternyata masih ada ganjalan dalam hubungan diantara keduanya. Hal tersebut tak lepas dari pembagian “kue pasar”. Pasar yang seharunya menjadi ladang BMT, saat ini sudah mulai diambil alih oleh bank syariah. Continue Reading

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) melaporkan adanya kesenjangan pendapatan yang semakin lebar antara penduduk kaya dan miskin. Melambatnya ekonomi global saat ini sangat berdampak pada kelompok berpendapatan rendah. Continue Reading

JAKARTA : Kementerian Negara Koperasi dan UKM memprioritaskan peningkatan pelayanan dasar pembangunan pedesaan pada tahun anggaran 2009. Continue Reading

Boleh jadi banyak dari pelaku pasar modal saat ini tidak enak makan dan tidur. Bukan lain masalahnya adalah krisis keuangan yang bermula dari negerinya paman Sam. Jelas krisis ini sangat menyakitkan bagi mereka. Menurut informasi, banyak di antara mereka yang saat ini sedang mengunggu lonceng kebangkrutannya. Continue Reading

Jakarta, Usaha-usaha yang dilakukana BMT membutuhkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang memungkinkan keluwesan. Mengatur BMT dengan dasar-dasar hukum perbankan yang sudah ada justru akan menghancurkan fungsi utama BMT-BMT.

Demikian salah satu rekomendasi yang diusulkan Minako Sakai dan Kacung Marijan dalam Policy Briefs-nya di Jakarta (1/12). Sakai dan Marijan merupakan peneliti dari Australia Indonesia Govenance Research Partnership. Sebuah lembaga kemitraan pemerintah Australia dan Indonesia. Keduanya tertarik meneliti keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) yang merupakan lembaga keuangan mikro berbasis syariah di Indonesia.

Sakai, menerangkan, dalam jangka pendek Undang-Undang tentang koperasi saja sudah cukup layak mengatur BMT-BMT. Meskipun begitu untuk jangka panjang perlu dibuat UU khusus dan menyeluruh yang meliputi pembiayaan mikro, pelatihan bisnis, dan pengelolaan zakat.

“Pemerintah dalam penyusunan UU yang mengatur keberadaan BMT ini harus melakukan konsultasi-konsultasi dengan pegiat BMT yang aktif dewasa ini” ujarnya.

Senada dengan itu, Saat Suharto CEO PT Permodalan BMT Ventura juga beranggapan bahwa Kepmen Koperasi dan UKM yang mengatur tentang pelaksanaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) saat ini sudah cukup memberikan payung hukum bagi BMT. Tinggal bagaimana penerapan Kepmen tersebut sesuai dengan tata kelola syariah. (mar)