Karanganyar, Solo (06/01) – Hubungan antara BMT dan Bank Syariah sampai saat ini masih terasa begitu baik, namun disisi lain ternyata masih ada ganjalan dalam hubungan diantara keduanya. Hal tersebut tak lepas dari pembagian “kue pasar”. Pasar yang seharunya menjadi ladang BMT, saat ini sudah mulai diambil alih oleh bank syariah. Continue Reading

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) melaporkan adanya kesenjangan pendapatan yang semakin lebar antara penduduk kaya dan miskin. Melambatnya ekonomi global saat ini sangat berdampak pada kelompok berpendapatan rendah. Continue Reading

JAKARTA : Kementerian Negara Koperasi dan UKM memprioritaskan peningkatan pelayanan dasar pembangunan pedesaan pada tahun anggaran 2009. Continue Reading

Boleh jadi banyak dari pelaku pasar modal saat ini tidak enak makan dan tidur. Bukan lain masalahnya adalah krisis keuangan yang bermula dari negerinya paman Sam. Jelas krisis ini sangat menyakitkan bagi mereka. Menurut informasi, banyak di antara mereka yang saat ini sedang mengunggu lonceng kebangkrutannya. Continue Reading

Jakarta, Usaha-usaha yang dilakukana BMT membutuhkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang memungkinkan keluwesan. Mengatur BMT dengan dasar-dasar hukum perbankan yang sudah ada justru akan menghancurkan fungsi utama BMT-BMT.

Demikian salah satu rekomendasi yang diusulkan Minako Sakai dan Kacung Marijan dalam Policy Briefs-nya di Jakarta (1/12). Sakai dan Marijan merupakan peneliti dari Australia Indonesia Govenance Research Partnership. Sebuah lembaga kemitraan pemerintah Australia dan Indonesia. Keduanya tertarik meneliti keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) yang merupakan lembaga keuangan mikro berbasis syariah di Indonesia.

Sakai, menerangkan, dalam jangka pendek Undang-Undang tentang koperasi saja sudah cukup layak mengatur BMT-BMT. Meskipun begitu untuk jangka panjang perlu dibuat UU khusus dan menyeluruh yang meliputi pembiayaan mikro, pelatihan bisnis, dan pengelolaan zakat.

“Pemerintah dalam penyusunan UU yang mengatur keberadaan BMT ini harus melakukan konsultasi-konsultasi dengan pegiat BMT yang aktif dewasa ini” ujarnya.

Senada dengan itu, Saat Suharto CEO PT Permodalan BMT Ventura juga beranggapan bahwa Kepmen Koperasi dan UKM yang mengatur tentang pelaksanaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) saat ini sudah cukup memberikan payung hukum bagi BMT. Tinggal bagaimana penerapan Kepmen tersebut sesuai dengan tata kelola syariah. (mar)

International Labour Organization (ILO) memperkirakan pengangguran di Indonesia pada tahun 2009 bisa bertambah 170.000 hingga 650.000 orang atau mengalami kenaikan sekitar 9%. Jumlah yang meningkat ini terjadi karena imbas krisis global.

Hal ini disampaikan oleh Ekonom ILO Indonesia untuk Jakarta, Kee Beom Kim dalam acara laporan studi ILO di Hotel Gren Melia, Jakarta, Selasa (16/12/2008).

“Tahun 2009 diperkirakan ada tambahan 170.000 sampai 650.000 orang yang tidak bekerja, kalau dari sisi pesimis tingkat pertumbuhannya mencapai 8,6% sampai 9%,” katanya.

Bahkan ia menambahkan jumlah pengganguran dunia pada tahun depan akan meningkat menjadi 21 juta orang.

Ia mengakui selama 3 tahun terakhir jumlah pengangguran di Indoensia memang sudah menurun. Begitu juga di sisi tenaga kerja informal yang telah menurun selama 5 tahun terakhir.

Namun gara-gara krisis global saat ini, potensi penggangguran diperkirakan akan bertambah. Ia mencontohkan sektor ekspor-impor, yang mencetak PHK sebanyak 15.000 orang pada 2008. Lalu sektor tekstil sekitar 14.000 orang dan sektor furnitur dan kerajinan sebanyak 35.000 orang pada tahun ini.

Hingga Februari 2008 angka pengangguran Indonesia mencapai 9,43 juta orang, sedangkan pada agustus 2007 pernah mencapai 10,01 juta orang.

“Jumlah orang miskin akan meningkat, dengan penghasilan hanya US$ 2 per hari kelompok yang paling rentan adalah anak muda, tahun 2007 saja banyak anak muda yang tidak dapat pekerja,” jelasnya.

Bahkan potensi pemutusan hubungan kerja akan terjadi sektor tenaga kerja migran, misalnya Malaysia akan memecat 300.000 tenaga kerja migran yang tentunya akan mempengaruhi pasar tenaga kerja tahun depan termasuk Indonesia. “Kemiskinan bertambah, akan meningkat buruh anak,” ucapnya. (hen/lih)

Sumber : http://www.detikfinance.com

Jakarta, Pada tahun 2009 akan menjadi tahun yang berat bagi Indonesia. Krisis keuangan global ditengarai akan menjadi faktor utama penyebab perlambatan pertumbuhan  perekonomian Indonesia. Bahkan, ancaman stagflasi akan sangat mungkin terjadi.

Pernyataan itu disampaikan dalam pemaparan Economic Outlook 2009 Bright Indonesia di Jakarta (25/11).

Bright Indonesia juga memprediksikan pertumbuhan ekonomi pada 2009 hanya sebesar 4,4%, sedangkan tingkat inflasi akan mencapai 9%. Jumlah angka pengangguran sebesar 10,5% dari jumlah angkatan kerja, dan angka kemiskinan mencapai 16,5% dari jumlah penduduk. Selain itu, harga minyak per barel pada 2009 diprediksi sebesar 75 dollar AS dengan nilai tukar rupiah terhadap dollar berada pada angka Rp 10.500. Neraca pembayaran Indonesia juga diperkirakan defisit 5 miliar dollar.

Awalil Rizky, Managing Director Bright Indonesia, mengatakan, dalam waktu dekat ini perhatian utama harus diberikan pada aspek penawaran dan potensi domestik. Sebagai contoh, struktur produksi barang dan jasa domestik mesti diperkuat dan dengan berorientasi jangka panjang.

Awalil, yang juga merupakan Chief Economist PT Permodalan BMT Ventura, mengingatkan kepada otoritas ekonomi agar lebih mendasari kebijakannya pada horison waktu yang lebih lama.

“Mengenai fundamental ekonomi yang kerap digembar-gemborkan kuat oleh otoritas ekonomi, agaknya perlu dilakukan redefinisi” ujarnya.

Dia menambahkan, ada momentum di 2009 ini untuk membangun ulang fundamental ekonomi, lebih berorientasi pada potensi domestik. Kita tidak boleh lagi mengabaikan potensi domestik yang memang amat besar, baik dilihat dari sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Indonesia memiliki sisi penawaran dan permintaan yang seimbang dan bisa dioptimalkan.

Jakarta, Bertempat di Kantor BMT Center di bilangan Gatot Subroto pada 3-4 November 2008 Pengurus BMT Center kembali berkumpul guna menindak lanjuti pembahasan pedoman kebijakan BMT.

Pedoman Kebijakan yang dibahas itu merupakan pengembangan dari draft yang dibuat oleh Asososiasi BMT Korwil Yogyakarta, di bawah koordinasi Mursida Rambe.

Ketua Pengurus BMT Center, Ahmad Sumiyanto, menjelaskan, pembahasan kali ini merupakan kelanjutan dari pembahasan di Bogor, pada 29-30 Agustus yang lalu.

Kami telah merampungkan pembahasan kebijakan personalia dan kebijakan operasional, sedangkan untuk kebijakan pembiayaan masih dalam proses akhir, nantinya kami berharap kebijakan-kebijakan ini akan menjadi pedoman bagi aktivitas BMT yang tergabung dalam keanggotaan BMT Center.

“Kami sangat terbantu oleh Pak Houtman dari Houtman ZA Associate sebagai konsultan yang mendampingi kami dalam pembuatan pedoman kebijakan ini” ujarnya. (mar)

Jakarta, Dalam rangka memperluas pangsa keuangan syariah, BI melalui Direktorat Pebankan Syariah menggandeng BMT Center mengintrodusir program Islamic Bank for Village (IB Village) kepada masyarakat.

Sebagai sosialisasi program, dilaksanakan Pelatihan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Pondok Pesantren (Ponpes) API Tegalrejo, Magelang, di bawah pimpinan KH. Abdurrahman Chudlori.

Ida Farida, staf program BMT Center, menerangkan, secara resmi acara lounching program itu akan dilakukan di Ponpes API Tegalrejo pada Senin, (10/11). Acara itu sedianya akan dibuka oleh Dani Gunawan Idat dari BI, KH. Yusuf Chudlori (Gus Yusuf) dari ponpes dan Ahmad Sumiyanto dari BMT Center.

“Pelatihan Ekonomi dan Keuangan Syariah itu sendiri nantinya terdiri atas tiga kegiatan utama, pertama, selama tiga hari akan dilakukan in house training, kemudian pemagangan selama empat bulan, kemudian dilanjutkan dengan pendampingan untuk waktu tiga bulan”, lanjutnya.

Secara terpisah, Ahmad Sumiyanto, berharap, program yang dilakukan BI dengan BMT Center ini akan berkesinambungan. Program seperti yang dilakukan BI ini sangat positif, karena selama ini keuangan syariah kurang berkembang di pedesaan. (mar)

Jakarta – PT Bank Mandiri Tbk menargetkan penyaluran kredit mikro hingga Rp 6 triliun pada tahun 2009. Sedangkan untuk tahun 2008 ini kredit mikro Mandiri ditargetkan mencapai Rp 4,3 triliun. Kredit mikro Bank Mandiri merupakan pemberian kredit bagi usaha mikro dengan jumlah kredit maksimal Rp 100 juta.

Demikian disampaikan oleh SVP Small Business Group Head Bank Mandiri Rafjon Yahya disela-sela acara udian Mandiri Superejeki, di Plaza Mandiri, Jakarta, Rabu (17/12/2008).

“Untuk tahun 2009 bisa menjadi Rp 6 triliun, targetnya pada usaha produktif, yang terbesar itu masih disektor perdagangan 40%,” jelasnya.

Untuk mendukung tersebut Bank Mandiri akan menambah sebanyak 200 unit layanan mikro hingga pada tahun depan jumlahnya mencapai 800 unit layanan.

“Unit mikro baru 200 unit di 2009, investasinya belum tahu, tapi kita punya kantor cabang jadi tidak bangun gedung baru,” ujarnya.

Dengan demikian pada tahun 2009 nanti akan ada tambahan 150.000 debitor mikro, dari sekarang ini yang hanya mencapai 240.000 nasabah.

Ia juga mengatakan kredit macet sektor mikro relatif lebih terkendali sehingga mampu menyumpang menekan NPL Bank Mandiri.

“Kita akan pilih lebih selektif, kita datang ke pasar, maka kita akan pilih yang terbaik. dengan track record yang bagus, jadi tidak semua nasabah bisa masuk,” katanya. (hen/qom)

Sumber : http://www.detikfinance.com/