Thursday, November 27, 2014 13:29

PEREKONOMIAN INDONESIA 2011-2012: Tantangan Ekses Likuiditas dan Dampaknya bagi LKM

Posted by on Thursday, May 5, 2011, 14:44
This item was posted in Terhangat and has 1 Comment

Oleh: Awalil Rizky (Chief economist PT Permodalan BMT Ventura)

K

ondisi perekonomian Indonesia di tahun 2011 diperkirakan oleh banyak pihak sebagai lebih baik daripada beberapa tahun sebelumnya. Economic outlook yang optimistik dikeluarkan oleh Pemerintah, Bank Indonesia, para ekonom, serta lembaga internasional. Optimisme itu bersumber dari pencapaian indikator makroekonomi tahun 2010 yang sedikit melebihi harapan, disertai prediksi kondisi perekonomian dunia yang diyakini akan semakin membaik, setelah dua tahun sebelumnya terpukul oleh krisis keuangan di beberapa Negara maju.

Kondisi perekonomian Indonesia pada tahun 2010 secara umum memang melebihi harapan otoritas ekonomi, jika dilihat dari economic outlook yang disampaikan setahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi mencapai 6,1%, lebih tinggi dari pertumbuhan tahun 2009 yang hanya mencapai 4,6%. Lebih tinggi pula daripada asumsi APBN 2010 dan APBN-P yang metargetkan di bawah 6%. Peningkatan pun dinilai berdukungan sumber pertumbuhan yang makin berimbang, diantaranya tercermin pada peran investasi dan ekspor yang meningkat. Ditambahkan bahwa peningkatan investasi mulai ditandai dengan semakin tingginya peranan investasi yang sifatnya menambah kapasitas ekonomi.

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) tahun 2010 tercatat surplus sekitar 30,3 miliar dolar AS, ditopang oleh surplus transaksi berjalan serta tingginya surplus transaksi modal dan finansial. Perkembangan NPI itu mendorong penguatan nilai tukar rupiah, yang polanya memiliki volatilitas yang cukup rendah. Secara rata-rata rupiah mencapai Rp 9.081 per dolar AS, atau terapresiasi sebesar 3,8% dibandingkan dengan akhir tahun 2009.

Inflasi memang tercatat 6,96%, lebih tinggi dari target yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar 5%±1% dan asumsi APBN. Stabilitas harga mendapat gangguan dari sisi pasokan, khususnya bahan makanan, meningkat tajam akibat anomali cuaca baik di tingkat global maupun domestic, sejak pertengahan tahun. Harga komoditas pangan di pasar global melonjak tajam, dan dalam waktu yang bersamaan harga-harga komoditas pangan di pasar domestik juga meningkat tinggi. Komoditas bahan pokok seperti beras dan aneka bumbu memberi kontribusi kenaikan harga yang sangat besar sehingga inflasi volatile food mencapai 17,74%, jauh lebih tinggi dari inflasi volatile food tahun 2009 yang hanya mencapai 3,95%. Meski demikian, inflasi inti tetap terjaga pada level 4,28% dan kelompok administered prices inflasi sebesar 5,40%, sehingga inflasi keseluruhan masih bisa dikendalikan.

Kinerja pasar keuangan domestik juga dilaporkan membaik, antara lain tercermin dari imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) yang menurun signifikan sejak awal tahun.  Sedangkan kinerja pasar saham yang membaik ditunjukkan oleh Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mencapai 3.703 pada akhir tahun 2010. Semua dianggap terkait dengan arus masuk modal asing yang besar, kondisi makroekonomi yang kondusif, fundamental ekonomi domestik yang solid, ekspektasi pencapaian investment grade yang kuat, serta prospek keuangan emiten yang relative baik dibandingkan dengan negara-negara kawasan.

Ditengah kinerja ekonomi yang membaik tersebut, otoritas ekonomi masih mengakui akan adanya beberapa tantangan utama dalam perumusan kebijakan, yaitu aliran masuk modal asing yang deras, ekses likuiditas yang tinggi, tekanan inflasi yang cenderung meningkat, efisiensi dan daya saing sektor perbankan yang masih rendah serta berbagai kendala di sektor riil.

Tantangan terkait dengan aliran masuk modal asing yang deras tidak terlepas dari pemulihan ekonomi global yang terus berlanjut. Karakteristik perekonomian Indonesia yang termasuk dalam kriteria “small open economy” menyebabkan dinamika yang terjadi dalam perekonomian global dapat memengaruhi perekonomian domestik. Terintegrasinya pasar keuangan domestik dengan pasar keuangan internasional, sebagaimana negara-negara emerging markets lainnya, memberi tantangan tersendiri bagi keseimbangan eksternal perekonomian Indonesia, dalam bentuk derasnya aliran masuk modal asing.

Pascakrisis global tahun 2008, aliran modal ke negara-negara emerging markets meningkat pesat. Besarnya aliran masuk modal asing dipengaruhi oleh faktor pendorong (push factors) berupa ekses likuiditas global dan lambatnya pemulihan ekonomi negara maju serta faktor penarik (pull factors) berupa pertumbuhan ekonomi tinggi, perbedaan suku bunga yang besar, dan ekspektasi apresiasi nilai tukar di negara-negara emerging markets.

Derasnya aliran masuk modal asing dan kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang terus membaik telah mendorong penguatan nilai tukar rupiah selama tahun 2010. Selain itu, penguatan nilai tukar rupiah juga ditopang oleh keseimbangan pasokan dan permintaan valuta asing di pasar domestik serta risk appetite investor yang membaik. Di satu sisi, apresiasi rupiah dapat membantu menurunkan tekanan inflasi melalui penurunan harga barang-barang impor. Di sisi lain, apresiasi rupiah juga berpotensi meningkatkan tekanan pada neraca transaksi berjalan akibat peningkatan impor.

Sejumlah risiko lainnya juga masih menghadang dan akan menguji optimisme dari otoritas ekonomi. Beberapa masalah besar perekonomian yang sudah diidap sejak lama masih terus mengganggu, dan dalam jangka panjang tetap berbahaya. Diantaranya adalah soal kemiskinan, pengangguran, infrastruktur dan pengembangan teknologi.

Sejak sekarang dan dalam beberapa tahun ke depan ini terdapat pula tantangan untuk harmonisasi antara Perbankan dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang bukan Bank, bagi perkembangan perekonomian nasional. Pertumbuhan penyaluran kredit berskala Mikro dan Kecil dari perbankan sebagiannya berasal dari mensubstitusi atau merebut porsi LKM yang sudah eksis dan berperan positif bagi perekonomian di masa lalu.

Optimisme menghadapi tahun 2011

Pandangan Pemerintah terutama terdokumentasi secara legal dalam naskah Nota Keuangan dan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang berarti pula telah dibahas dan setujui oleh DPR. Ringkasan prediksi ditunjukkan oleh asumsi dasar ekonomimakro, yang dalam APBN 2011 dinyatakan sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi  sebesar 6,4%; tingkat inflasi sebesar 5,3%; rata-rata kurs adalah Rp9.250/USD; Neraca Pembayaran Indonesia surplus, cadangan devisa bertambah; rata-rata suku bunga SBI 3 bulan sebesar 6,5 %; dan Rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar USD 80 per barel dengan lifting sebanyak 970 ribu barel per hari.

Bahkan, Pemerintah meyakini kondisi akan semakin membaik pada tahun-tahun berikutnya. Akan ada kestabilan nilai tukar rupiah, inflasi terkendali, harga minyak stabil, dan produksi minyak yg meningkat. Kisaran pertumbuhan ekonomi tahun 2012-2014 disebut sebagai berikut: 6,4-6,9%, 6,7-7,4%, da 7,0-7,7%. Perkiraan Pemerintah atas asumsi makro dalam beberapa tahun ke depan dapat dilihat dalam tabel 1.

Tabel 1 Perkiraan asumsi makro 2011-2014

2011 2012 2013 2014
Pertumbuhan Ekonomi (%) 6,4 6,4 – 6,9 6,7 – 7,4 7,0 – 7,7
Inflasi (%) 5,3 4,0 – 6,0 3,5 – 5,5 3,5 – 5,5
SBI 3 bulan (%) 6,5 6,0 – 7,5 5,5 – 7,0 5,5 – 6,5
Nilai Tukar Rupiah (Rp/US$) 9.250 9.250 – 9.750 9.250 – 9.850 9.250 – 9.850
Harga Minyak (US$/barel) 80 65 – 85 70 – 90 80 – 100
Produksi Minyak (MBCD) 0,970 0,990 1,000 1,010

Sumber: Nota Keuangan tahun 2011

Dalam penetapan kerangka asumsi makro jangka menengah, Pemerintah mengaku senantiasa mempertimbangkan faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi kinerja ekonomi makro nasional dalam jangka menengah, antara lain: (a) tetap terkendalinya konsolidasi fiskal guna mendukung fiscal sustainability; (b) penyerapan belanja negara yang diupayakan semakin optimal; (c) rasio utang terhadap PDB yang cenderung menurun; (d) pembangunan infrastruktur semakin berkualitas; dan (e) penerapan target inflasi (inflation targeting) yang terkendali. Sedangkan faktor eksternal diperkirakan cukup kondusif bagi perkembangan ekonomi makro nasional, yaitu: (a) perekonomian global yang diperkirakan tumbuh pada level yang moderat; (b) harga minyak mentah internasional yang diperkirakan cenderung relatif stabil; dan (c) pemulihan perekonomian global.

Pihak otoritas ekonomi lainnya, yakni Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan perbankan, tidak kalah optimis. Padahal, Bank Indonesia biasanya membuat prediksi yang lebih konservatif dan menjelaskan berbagai downside risks dalam memperkirakan perekonomian Indonesia. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2011 terakselerasi dan berada di kisaran 6,0-6,5%, yang akan dimotori terutama oleh kegiatan ekspor dan investasi dari sisi permintaan.

Tabel 2 Perkiraan pertumbuhan PDB serta target Inflasi Bank Indonesia

2011 2012 2013 2014 2015
Produk Domestik Bruto 6,0 – 6,5 6,1 – 6,6 6,2 – 7,1 6,3 – 7,3 6,5 – 7,5
Konsumsi Rumah Tangga 4,5 – 5,0 4,8 – 5,3 4,6 – 5,5 4,8 – 5,8 4,6 – 5,6
Konsumsi Pemerintah 8,8 – 9,3 1,1 – 1,6 1,6 – 2,5 3,6 – 4,6 1,8 – 2,8
Pemb modal Tetap bruto 10 – 10,5 12,6 – 13,1 12,1 – 13,0 12,9 – 13,9 12,2 – 13,2
Inflasi 5,0 ± 1,0 4,5 ± 1,0 4,5 ± 1,0 4,0 ± 1,0 3,5 ± 1,0

Sumber: Bank Indonesia

Para ekonom pun tak kurang optimisnya. Sebagai contoh adalah outlook dari DR. Purbaya Yudhi Sudira dari Danareksa Institute. Perekonomian Indonesia diperkirakan tumbuh 6.38% di tahun 2011 dengan mesin pertumbuhan yang makin berimbang yaitu konsumsi, investasi dan ekspor.Menurutnya, saat ini perekonomian Indonesia berada dalam fase ekspansi, yang dapat berlangsung sampai tujuh tahun ke depan.

Sementara itu, Bank Indonesia memperkirakan Neraca pembayaran masih akan mencatat surplus yang cukup tinggi,  sehingga nilai tukar rupiah akan bergerak stabil selama tahun 2011. Kondisi ini dilatarbelakangi oleh perkiraan masih terjadinya diskrepansi kebijakan antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang yang menarik aliran dana asing ke perekonomian domestik. Pergerakan rupiah yang stabil juga didukung oleh ekspektasi kinerja positif perekonomian domestik. Secara lebih spesifik, Neraca transaksi berjalan diperkirakan akan surplus cukup besar dan aka nada pula peningkatan peran FDI dalam Neraca Transaksi Modal dan Finansial.

Stabilitas pergerakan rupiah selama tahun 2011 selain ditopang oleh masih tingginya imbal hasil investasi dalam rupiah juga didukung oleh dan terjaganya persepsi positif investor global terhadap aset keuangan domestik. Imbal hasil investasi dalam instrumen rupiah diperkirakan masih menarik bagi investor asing. Kondisi ini juga sejalan dengan perkiraan bahwa The Fed tidak akan melakukan peningkatan suku bunga kebijakan sampai dengan akhir tahun 2011.

Seiring dengan semakin meningkatnya aktivitas perekonomian ke depan, permintaan kredit juga diperkirakan meningkat. Stabilitas sistem keuangan diperkirakan tetap terjaga di tengah fungsi intermediasi perbankan yang meningkat. Untuk tahun 2011, pertumbuhan kredit diperkirakan mencapai 20%-23%.

Sebagaimana tahun 2010, kredit modal kerja diperkirakan masih menjadi motor pertumbuhan kredit pada tahun 2011. Kredit konsumsi diperkirakan masih akan tumbuh tinggi sejalan dengan perkiraan masih kuatnya konsumsi rumah tangga ke depan. Meningkatnya pertumbuhan kredit tersebut didukung oleh kondisi permodalan bank yang diperkirakan tetap kuat. Ditambah oleh pertumbuhan dana pihak ketiga yang semakin meningkat. Sedangkan kualitas kredit yang disalurkan diduga masih terjaga.

Di pasar keuangan nonperbankan, IPO dan penerbitan obligasi akan lebih marak, sejalan dengan meningkatnya aktivitas perekonomian dan masih tingginya arus masuk modal serta perbaikan sovereign credit rating Indonesia. Bank Indonesia masih menjamin akan adanya stabilitas system keuangan. Peran investor domestik dalam pembiayaan perekonomian melalui pasar keuangan nonperbankan diduga akan meningkat. Dengan basis investor domestik yang semakin kuat, dinamika pasar keuangan domestik diharapkan lebih memiliki daya tahan terhadap guncangan, terutama yang disebabkan oleh perubahan risk appetite investor global.

Kemiskinan, Pengangguran dan Pertumbuhan PDB

Salah satu masalah utama perekonomian Indonesia adalah jumlah penduduk miskin yang masih besar. Data paling mutakhir adalah per bulan Maret 2010 sebesar 31,02 juta orang (13,33 persen). Perlu dicermati hubungan antara angka kemiskinan ini dengan pertumbuhan ekonomi (PDB).

Definisi singkat dari PDB adalah nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam suatu perekonomian (negara) selama kurun waktu tertentu (satu tahun). Barang dan jasa yang diproduksi di Indonesia sendiri terdiri dari jutaan jenis. Ada barang yang berasal dari produksi pertanian, industri pengolahan, dan dari penggalian. Bisa berasal dari lahan petani kecil, produksi rumah tangga, maupun dari produksi perkebunan besar dan industri yang bersifat korporasi. Macam jasa pun demikian, mulai dari jasa pedagang kecil sampai dengan jasa konsultan keuangan bagi korporasi. Praktis, perhitungannya hanya dimungkinkan melalui penyamaan satuan hitungnya, yaitu mata uang.

Secara teoritis, bisa ditelusuri kemana perginya seluruh barang dan jasa yang diproduksi, yang dalam pengertian sehari-hari adalah dibeli oleh siapa saja. Sebagai catatan, ada sebagian yang dianggap dibeli oleh produsennya sendiri. Dari sudut pandang pihak pembeli, nilai yang dibayarnya adalah pengeluaran, sehingga  PDB bisa pula dilihat sebagai pengeluaran total dalam suatu perekonomian. Secara otomatis tercermin sisi lainnya, yakni sebagai penghasilan total dari setiap orang. Kedua sisi PDB tersebut memiliki jumlah yang sama, karena pengeluaran seseorang merupakan penerimaan bagi orang lainnya dalam suatu perekonomian. Tentu saja ada beberapa teknis penyesuaian hitungan terkait transaksi internasional.

Perkembangan PDB per kapita, nominal PDB dibagi dengan jumlah penduduk, kerap dianggap mencerminkan tingkat pendapatan masyarakat dalam suatu negara. PDB per kapita Indonesia selalu mengalami pertumbuhan dengan persentase yang cukup tinggi. Patut dicermati bahwa laju pertumbuhan PDB per kapita ini jauh lebih tinggi daripada kenaikan garis kemiskinan secara cukup signifikan, dan cenderung demikian setiap tahunnya. Jika pertumbuhan PDB per kapita cukup tinggi dan jauh melampaui kenaikan garis kemiskinan, maka bisa diharapkan jumlah penduduk miskin akan berkurang secara amat signifikan. Peningkatan pendapatan rata-rata penduduk semestinya tercermin pula dalam kenaikan rata-rata pengeluarannya, sehingga mereka tidak tergolong penduduk miskin. Namun, data dalam tabel 3 tidak mendukung sepenuhnya atas penalaran semacam ini. Kurang terlihat adanya pola hubungan yang kuat.

Penjelasannya mungkin harus diteliti lebih jauh pada soal ketimpangan pendapatan antar penduduk. Sekalipun terjadi pemerataan pengeluaran diantara kaum miskin (turunnya indeks keparahan), namun tidak bisa dipastikan ketimpangan pendapatan dengan penduduk yang kaya.

Masih terkait dengan itu adalah hubungan antara penurunan jumlah penduduk miskin dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan PDB riil suatu tahun terhadap tahun sebelumnya. PDB riil diartikan PDB yang telah dibersihkan dari komponen kenaikan harga-harga (inflasi). Berbagai wacana ilmiah mutakhir, termasuk penelitian kemiskinan oleh Bank Dunia, selalu merekomendasikan perlunya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di Indonesia agar masalah kemiskinan bisa teratasi.

Penjelasan dan penalaran ilmiah tentang hal tersebut memang sangat masuk akal, jika kita melihat definisi pertumbuhan ekonomi atau PDB di atas. Akan tetapi untuk periode 2005-2010, pola hubungan pertumbuhan ekonomi dengan pengurangan jumlah penduduk miskin tampaknya juga tidak kuat. Kadang, pada saat pertumbuhan ekonomi tetap terjadi meskipun dalam laju yang moderat, jumlah penduduk miskin justeru bertambah. Dilain waktu, laju pertumbuhan ekonomi yang sedikit melambat seperti pada tahun lalu justeru mampu mengurangi lebih banyak penduduk miskin.

Penjelasannya mungkin harus diteliti pada sektor dan subsektor apa saja yang tumbuh lebih cepat dan seberapa kaitannya dengan pendapatan kaum miskin. Wajar pula jika banyak pihak menduga penurunan jumlah dan angka kemiskinan selama beberapa tahun terakhir lebih karena kebijakan populis program kemiskinan secara langsung daripada akibat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, banyak disebut soal kontribusi besar dari relatif rendahnya kenaikan harga-harga, khususnya yang terkait langsung dengan garis kemiskinan.

Tabel 3  Perkembangan Garis Kemiskinan dan PDB per kapita

2005 2006 2007 2008 2009 2010
Garis Kemiskinan disetahunkan (Rpribu)

Perubahan dari tahun sebelumnya (persen)

PDB per kapita (Rpjuta)

Laju PDB perkapita (persen)

Pertumbuhan ekonomi (persen)

Kenaikan/Penurunan Penduduk Miskin(juta)

1.549

-

12,6

-

5,68

(1,50)

1.824

17,73

14, 9

18,6

5,48

4,20

2.000

9,67

17,4

16,6

6,35

(2,13)

2.192

9,56

21,4

23,4

6,06

(2,21)

2.403

9,65

23,9

11,7

4,60

(2,43)

2.541

5,74

27,0

13,0

6,10

(1,51)

Sumber: BPS, diolah

Sementara itu, jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Agustus 2010 mencapai 116,53 juta orang. Yang bekerja sebanyak 108,21 juta orang, sedangkan penganggur sebanyak 8,32 juta orang dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar7,14 persen. Berdasarkan jumlah jam kerja, sebesar 74,9 juta orang (69,25 persen) bekerja diatas 35 jam perminggu, sedangkan pekerja dengan jumlah jam kerja kurang dari itu (setengah penganggur) sebanyak 33,27 juta orang.

Jika melihat komposisi antara pekerja formal dan informal, maka tampak tidak adanya perbaikan yang berarti selama enam tahun terakhir.  Secara sederhana kegiatan formal dan informal dari penduduk yang bekerja dapat diidentifikasi berdasarkan status pekerjaan. Dari tujuh kategori status pekerjaan utama, pekerja formal mencakup kategori berusaha dengan dibantu buruh tetap dan kategori buruh/karyawan, sisanya termasuk pekerja informal. Jumlah pekerja formal pada Agustus 2004 adalah sebanyak 28,43 juta orang atau sebesar 30,33%, sedangkan pekerja informal adalah sebanyak 65,30 juta orang atau sebesar 69,67% dari mereka yang bekerja.  Pada Agustus 2010 sekitar 35,8 juta orang (33,06 persen) bekerja pada kegiatan formal dan 72,4 juta orang (66,94 persen) bekerja pada kegiatan informal.

Perkembangan perekonomian Indonesia terlihat kurang berhasil menciptakan lapangan kerja baru di sektor formal yang banyak diinginkan oleh para pencari kerja dan para pekerja informal (yang sebagian cukup besarnya berstatus setengah penganggur). Proses informalisasi ketenagakerjaan di Indonesia dilihat dari status pekerjaan tampaknya didukung pula oleh data penyebaran pekerja berdasar lapangan pekerjaan. Sekalipun tidak sepenuhnya bisa diartikan bahwa mereka yang bekerja di sektor industri pengolahan adalah formal, sedangkan yang di sektor jasa-jasa (masyarakat) adalah informal. Sekalipun tidak sepenuhnya bisa diartikan bahwa mereka yang bekerja di sektor industri pengolahan adalah formal, sedangkan yang di sektor jasa-jasa (masyarakat) adalah informal.

Tantangan Perbankan

Tantangan lain yang dihadapi adalah masih besarnya ekses likuiditas perbankan. Dalam kondisi perbankan yang mengalami ekses likuiditas, derasnya aliran masuk modal asing juga dapat menyebabkan peningkatan ekses likuiditas yang telah ada. Ekses likuiditas perbankan yang besar tersebut dapat memberikan tekanan terhadap stabilitas makroekonomi sehingga perlu dikelola secara optimal. Tantangannya ialah bagaimana agar likuiditas tersebut dapat disalurkan untuk membiayai sector usaha produktif dan pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Untuk mengatasi hal tersebut, bank sentral perlu menerapkan berbagai instrumen yang dapat mengendalikan likuiditas, baik secara permanen maupun temporer.

Di samping itu, koordinasi kebijakan dengan Pemerintah sangat diperlukan dalam rangka mengelola ekses likuiditas yang bersumber dari operasi keuangan Pemerintah. Hal tersebut mengingat semakin besarnya sumber pembiayaan APBN yang berasal dari penerimaan valuta asing akan menambah likuiditas dalam perekonomian. Koordinasi tersebut juga diperlukan dalam rangka menambah instrumen yang dapat digunakan dalam memanfaatkan ekses likuiditas untuk pembiayaan kegiatan investasi di sektor riil. Dalam beberapa tahun terakhir, khususnya pascakrisis keuangan global tahun 2008, ekses likuiditas terus mengalami peningkatan. Rata-rata rasio ekses likuiditas terhadap dana pihak ketiga perbankan terus menunjukkan tren yang meningkat mencapai 22% pada akhir tahun 2010. Kondisi likuiditas perbankan yang berlebih mencerminkan peran perbankan dalam pertumbuhan ekonomi belum optimal.

Likuiditas perbankan dicerminkan sisi aset lancar bank seperti kas, giro di BI dan OPT, sementara likuiditas perekonomian dicerminkan pada sisi kewajiban bank kepada masyarakat ditambah uang kartal. Ekses likuiditas didefinisikan sebagai alat likuid/sisi aset lancar yang ada di perbankan setelah dikurangi kebutuhannya.

Dilihat dari sumbernya, pada awalnya ekses likuiditas berasal dari penanganan krisis ekonomi yaitu berupa pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada tahun 1997/1998 akibat adanya penarikan dana masyarakat dari perbankan secara besar-besaran. Selanjutnya, ekses likuiditas berasal dari penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) pada tahun 2008 dan di tengah daya serap perekonomian yang terbatas. Dalam beberapa tahun terakhir, peningkatan likuiditas perbankan terutama berasal dari ekspansi rekening pemerintah (periode tahun 2006-2009) dan stabilisasi nilai tukar. Pasokan likuiditas pasar uang yang lebih besar dibandingkan permintaannya berdampak terhadap posisi Operasi Pasar Terbuka (OPT) yang terus meningkat, meskipun telah dilakukan penerapan GWM primer.

Kondisi ekses likuiditas perbankan yang cenderung persisten apabila tidak dikelola dengan baik akan berdampak negatif terhadap perekonomian. Ekses likuiditas tersebut berpotensi mendorong perkembangan besaran moneter (kredit dan uang beredar/M2) yang selanjutnya dapat meningkatkan tekanan inflasi ketika ekses likuiditas tersebut disalurkan ke kredit konsumsi, terutama jika penawaran tidak dapat mengimbangi kenaikan konsumsi yang dibiayai oleh kredit tersebut.

Penelitian Saxegaard (2006) menunjukkan bahwa ekses likuiditas di Afrika mengganggu transmisi kebijakan moneter. Dari studi lain yang dilakukan oleh Agénor, Aizenman dan Hoffmaister (2004), diketahui bahwa jika terjadi ekses likuiditas, upaya otoritas moneter untuk meningkatkan permintaan agregat terbukti sangat tidak efektif.Di kawasan Eropa, kekhawatiran akan potensi dampak ekses likuiditas terhadap peningkatan tekanan inflasi jangka menengah juga pernah dikemukakan oleh Trichet (2004).

Dari sisi perbankan, tantangan yang dihadapi adalah daya saing perbankan domestik yang masih relatif rendah, baik dari segi efisiensi, permodalan, maupun aset. Dalam skala regional, daya saing perbankan Indonesia dari segi efisiensi, permodalan, dan aset masih lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara kawasan.

Berdasarkan data Bank Indonesia dan Bank Scope akhir tahun 2009, rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dan Net Interest Margin (NIM) Indonesia masing-masing sebesar 81,6% dan 5,8%. Dari tahun 2005 sampai dengan 2010, NIM adalah : 5,63%, 5,80%, 5,70%, 5,66%, 5,56%, dan 5,73%. Sementara itu, untuk Singapura, Malaysia, Thailand dan Filipina, rasio BOPO berkisar 32,7% – 73,1% dan NIM berkisar 2,3% – 4,5%. Efisiensi tersebut dapat menjadi simpul terurainya permasalahan intermediasi sehingga diharapkan dapat meningkatkan kredit dan selanjutnya dapat lebih mendorong pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, peran perbankan dalam memberikan kredit perlu terus diupayakan lebih hati-hati, selektif, produktif, dan prospektif. Perilaku tersebut juga akan mendorong praktek prudensial perbankan yang merupakan prasyarat stabilitas keuangan. Di samping itu, dalam kondisi ekses likuiditas, peran perbankan dalam pertumbuhan ekonomi masih rendah. Hal tersebut tercermin dari rasio kredit terhadap PDB di Indonesia pada tahun 2010 hanya sekitar 26%, sedikit meningkat dibandingkan dengan tahun 2009 sebesar 25,7%.

Sebagaimana yang diperlihatkan pada tabel 5, asset Bank Umum terus tumbuh cukup pesat. Patut dicatat dari 121 bank umum, maka 10 bank dengan asset terbesar cukup mendominasi. Tercatat pada akhir tahun 2010, sebagai berikut: Bank Mandiri Rp 410.619milyar (13,65%), BRI (Persero) Rp395.396 miliar (13,14%), Bank Central Asia Rp323.345milyar (10,75%), BNI (Persero)Rp241.169milyar (8,02%), Bank CIMB Niaga Rp 142.932milyar (4,75%), Bank Danamon Indonesia Rp113.861miyar (3,78%), Pan Indonesia Bank Rp106.508miyar (3,54%), Bank Permata Rp74.040milyar (2,46%), BII Rp72.030milyar (2,39%), BTN (Persero) Rp68.334milyar (2,27%). Total asset kesepuluh bank terbesar tersebut adalah Rp 1.948.234 milyar (64,75%).

Adapun perkembangan beberapa indicator lain bisa dilihat pada table 5, yang secara umum menggembirakan pihak Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan dan moneter.

Tabel 5 Aset, Kredit, DPK, LDR, NPL Bank Umum (Rpmilyar dan persen)

Aset Kredit DPK LDR NPL
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1.099.699

1.112.204

1.213.518

1.272.081

1.469.827

1.693.850

1.986.501

2.310.557

2.534.106

3.008.853

316.059

371.058

440.505

559.470

695.648

792.297

1.002.012

1.307.688

1.437.930

1.765.845

797.362

835.778

888.567

963.106

1.166.065

1.287.102

1.510.834

1.753.292

1.973.042

2.338.824

39,64

44,40

49,58

58,09

59,66

61,56

66,94

74,58

72.88

75,21

12,23

7,50

6,78

4,50

7,56

6,07

4,07

3,20

3,31

2,77

Sumber: Bank Indonesia

Sementara itu, total simpanan pada bank umum per akhir Desember 2010 mencapai Rp2.370,98 Triliun. Data Simpanan ini meliputi Dana Pihak Ketiga sebesar Rp2.338,82 Triliun dan Simpanan Antar Bank (Antar Bank Pasiva dalam bentuk simpanan) sebesar Rp32,16 triliun.

Simpanan dengan proporsi terbesar adalah deposito yaitu sebesar Rp1.087,79 Triliun atau sebesar 45,88%. Tetapi dengan proporsi yang sedemikian besar, jumlah rekening pada deposito hanya sebesar 2.844.944 rekening atau hanya sebesar 2,93% dari total rekening.  Sementara itu, jumlah rekening terbesar adalah tabungan yaitu sebesar 91.777.185 rekening atau sebesar 94,42% dari total rekening. Walaupun demikian, total simpanan tabungan hanya sebesar Rp733,68 Triliun atau hanya sebesar 30,94% dari total rekening.

Perekonomian Indonesia sebenarnya juga dihadapkan pada meningkatnya tekanan inflasi. Dalam tahun 2010, intensitas gangguan dari sisi pasokan, khususnya bahan makanan meningkat tajam akibat anomali cuaca baik di tingkat global maupun domestic sehingga mengakibatkan harga komoditas pangan dipasar global dan domestik melonjak tajam. Komoditas bahan pokok seperti beras dan bumbu-bumbuan memberi kontribusi kenaikan harga yang sangat besar pada inflasi volatile food selama tahun 2010.

Selain meningkatnya inflasi yang bersumber dari volatile food, inflasi yang bersumber dari administered prices juga meningkat. Hal tersebut terkait dengan kebijakan Pemerintah untuk menaikkan harga barang atau jasa yang bersifat strategis seperti tarif dasar listrik kelompok rumah tangga.

Tekanan inflasi yang bermula dari faktor nonfundamental memberikan dampak lanjutan (second round effects) akibat meningkatnya ekspektasi inflasi, dan apabila tidak direspons akan memberikan tekanan pada inflasi dari faktor fundamental (inflasi inti). Hal tersebut, selain dapat mendorong inflasi ke tingkat yang lebih tinggi, juga berpotensi memperlambat akselerasi

pertumbuhan ekonomi ke depan dan mengurangi daya beli masyarakat serta menurunkan daya saing ekonomi.

Peningkatan permintaan yang tidak diimbangi dengan respons penawaran juga mendorong akselerasi tekanan inflasi yang bersifat fundamental. Beberapa aspek yang mengemuka dalam permasalahan struktural tersebut antara lain terdapat potensi kurang responsifnya sisi penawaran terhadap peningkatan permintaan. Untuk itu, kebijakan struktural perlu diperkuat untuk meningkatkan kemampuan sisi pasokan dalam merespons akselerasi permintaan.

Pertumbuhan Kredit MKM

Posisi kredit Mikro, Kecil dan Menengah (MKM) pada akhir tahun 2010 adalah sebesar Rp967,60 triliun, yang merupakan 53,36% dari total kredit perbankan sebesar Rp1.813,32 triliun. Kredit MKM terdiri dari : 1) Kredit mikro, yakni kredit dengan plafon sampai dengan Rp50 juta, 2) Kredit kecil, yakni kredit dengan plafon lebih dari Rp50 juta sampai dengan Rp500 juta, dan 3) Kredit menengah, yakni kredit dengan plafon lebih dari Rp500 juta sampai dengan Rp5 miliar. Kredit MKM tidak termasuk kartu kredit yang pada posisi September 2010 mencapai Rp32,9 triliun dan sudah termasuk pembiayaan oleh Bank Umum Syariah serta penyaluran kredit oleh BPR Konvensional dan Syariah s.d September 2010.

Pangsa kredit MKM terhadap kredit perbankan sebesar 53,36% pada akhir tahun 2010 itu menaik dibanding dari tahun-tahun sebelumnya, yakni : 44,38% (2002), 48,07% (2003), 49,55% (2004), dan 52,03% (2005), 52,85% (2006), 51,2% (2007), 49,49%(2008), 52,25%(2009).

Tabel 6 Perkembangan Kredit di Perbankan

2006 2007 2008 2009 2010 Feb-2011
Kredit MKM 427,996.3 524,174.5 660,445.3 766,901.4 967,549.8 974.317.4
Kredit Non MKM 362,610.2 475,249.7 644,270.3 664,570.6 812,809.5 814,235.7
Jumlah Rekening 18,953,735 19,904,642 23,482,337 24,887,284 30,204,592 31,029,211
Kredit Perbankan 809,775.0 1,023,389.8 1,334,416.7 1,467,517.2 1,813,318.9 1,821,693.7

Sumber: Bank Indonesia

Pertumbuhan kredit MKM dalam dua tahun terakhir ini lebih tinggi daripada pertumbuhan total kredit perbankan, membalik kecenderungan tahun-tahun sebelumnya. Pertumbuhan kredit MKM adalah: 22,47%(2007), 26,0%(2008), 16,12%(2009), 26,16%(2010). Sedangkan pertumbuhan kredit Perbankan adalah: 26,38% (2007), 30,39%(2008), 9,97%(2009), 23,56%(2010).

Jumlah rekening kredit MKM pun tumbuh cukup pesat, yang pada akhir tahun 2010 mencapai lebih dari 30 juta rekening. Pertumbuhan jumlah rekening tahun 2010 tercatat melampaui tahun-tahun sebelumnya, dari 24.887.284 rekening menjadi 30.204.592 rekening,atau tumbuh sebesar 21,37%. Namun, pertumbuhan ini masih lebih rendah daripada nilai nominal kredit yang diberikan, sehingga rata-ratanya tetap menaik, sekitar Rp32 juta (2010) dibanding Rp30 juta (2009) dan Rp22 juta (2006).

Dilihat dari aspek plafon kredit, maka yang paling mengalami pertumbuhan terpesat adalah kredit kecil. Pangsanya pun mencapai 41,08%, sedangkan kredit mikro dan kredit menengah

Hampir setara, yakni 29,52% dan 29,40%.

Tabel 7 Perkembangan Baki Debet Kredit MKM di Perbankan

2006 2007 2008 2009 2010 Feb-2011
Kredit Mikro 181,912.7 202,474.0 234,025.0 255,148.6 285,664.9 284,217.4
Kredit Kecil 116,183.2 154,818.8 221,395.0 284,017.9 397,476.9 407,682.2
Kredit Menengah 129,900.5 166,881.7 205,025.3 227,734.9 284,407.9 282,417.8
Kredit MKM 427,996.3 524,174.5 660,445.3 766,901.4 967,549.8 974.317.4

Sumber: Bank Indonesia

Penyaluran kredit MKM menurut penggunaannya adalah untuk kredit produktif yang terdiri dari kredit modal kerja dan kredit investasi, serta untuk kredit konsumsi. Selama beberapa tahun terakhir, pertumbuhan kredit konsumsi lebih tinggi daripada kredit modal kerja dan kredit konsumsi. Kredit konsumsi yang pada tahun 2002 masih sedikit di bawah kredit modal kerja, berangsur menyamai kemudian jauh melampauinya pada berapa tahun terakhir ini. Kredit modal kerja sendiri sebenarnya juga tumbuh cukup pesat, dan hanya kredit investasi yang tumbuhnya lebih perlahan. Akibatnya, pangsa kredit konsumsi terus mengalami peningkatan, dimana untuk Bank umum (tidak termasuk BPR/S), dari 43,1% pada tahun 2002 menjadi 52,76% pada tahun 2010. Sebaliknya, pangsa kredit modal kerja turun dari 46,4% (2002) menjadi 38,11% (2010), dan kredit investasi turun dari 10,5% (2002) menjadi 9,12% (2010).

Tabel 7 PERKEMBANGAN KREDIT MKM BANK UMUM MENURUT JENIS PENGGUNAAN

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Modal Kerja

Investasi

Konsumsi

Total Kredit

73.679

17.356

69.942

160.977

91.129

22.760

93.199

207.088

111.636

28.460

130.997

271.093

142.633

33.049

179.225

354.908

171.118

37.147

202.177

410.442

204.765

44.578

253.453

502.796

247.442

54.209

332.294

633.945

279.264

63.762

394.359

737.385

353.218

84.590

488.974

926.782

Sumber: Bank Indonesia

Berdasar lokasi proyek, sebagian besar kredit MKM disalurkan di Pulau Jawa dan Bali, mencapai 68,4%. Khusus untuk Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, perkembangan kredit MKM lebih pesat dari rata-rata nasional. Bahkan dalam bulan Januari dan Februari 2011 ini terjadi akselerasi. Sekedar gambaran baki debet kredit MKM di Propinsi DIY dari tahun 2005-2010 adalah: Rp4.729milyar, Rp5.345milyar,Rp6.421milyar,Rp7.843milyar,Rp8.956milyar dan Rp9.837milyar Per akhir Februari 2011 mencapai Rp10.930milyar. Sedangkan untuk Propinsi Jawa Tengah: Rp33.047milyar, Rp38.186 milyar, Rp46.220 milyar,Rp56.964 milyar, Rp64.538 milyar dan Rp68.762milyar. Sedangkan per akhir Februari 2011 mencapai Rp 77.976milyar.

Perkembangan Perbankan Syariah

Setelah melewati masa awal pertumbuhan yang terbilang lamban antara tahun 1992-1998, perbankan syariah kemudian tumbuh sangat pesat dalam satu dasawarsa terakhir. Pertumbuhan jumlah BUS, UUS dan BPRS diikuti oleh peningkatan nilai indikator-indikator perbankan syariah, seperti aset, dana pihak ketiga (DPK), dan pembiayaan. Sebagai contoh, aset perbankan syariah (belum termasuk BPRS) telah berkembang sekitar 54 kali lipat selama 10 tahun, dari Rp 1,79 trilyun pada akhir tahun 2000 menjadi Rp 97,52 trilyun pada akhir tahun 2010. Selama kurun itu, pertumbuhan rata-rata setiap tahunnya adalah sekitar 54%. Dana Pihak Ketiga yang berhasil dihimpun pada kurun waktu yang sama meningkat sekitar 74 kali lipat, dari Rp 1,03 trilyun menjadi Rp 76,04 trilyun. Sedangkan pembiayaan yang diberikan juga meningkat sekitar 54 kali lipat, dari Rp 1,27 trilyun menjadi Rp 68,18 trilyun.

Tabel  8 Perkembangan Beberapa Indikator BUS dan UUS

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Aset

Share

2,719

0,25%

4,045

0,36%

7,859

0,74%

15,326

1,20%

20,880

1.42%

26,722

1.58%

36,538

1.84%

49,555

2.14%

66,090

2,61%

97,519

3,24%

tumbuhan 51,87% 48,79% 94,28% 95.0% 36.2% 28.0% 36.7% 35.6% 33,4% 47,6%
DPK

Share

1,806

0,23%

2,918

0,35%

5,725

0,64%

11,862

23%

15,582

1.38%

20,672

1.61%

28,01

1.85%

36,852

2.10%

52,271

2,65%

76,036

3,25%

Pembiayan

DPK

FDR

LDR bank

2,050

1,806

113,48%

39,46%

3,277

2,918

112,30%

44,40%

5,531

5,725

96,60%

49,58%

11,490

11,862

96.86%

58,09%

15,232

15,582

97.75%

61,56%

20,445

20,672

98.90%

61,56%

27,944

28,012

99.76%

66,32%

38,195

36,852

103.64%

74,58%

46,886

52,271

89,70%

72,88%

68.181

76,036

89,675

75,21%

Sumber: Bank Indonesia

Perubahan Struktur pembiayaan perusahaan

Struktur pembiayaan perusahaan akan berbeda-beda di setiap negara tergantung pada jenis/alternatif pembiayaan yang tersedia dan preferensi dari para pelaku usaha. Berbagai studi menemukan kecenderungan penggunaan dana internal yang cukup tinggi melebihi 50%, bahkan untuk negara maju sekalipun seperti Amerika Serikat, Inggris dan Jerman. Sementara sumber pembiayaan eksternal yang lebih sering digunakan adalah kredit bank, diikuti pinjaman operasional (seperti hutang dagang dan leasing). Kecenderungan penggunaan dana internal yang sangat tinggi terlihat pada perusahaan kecil (small firms) karena kesulitan mengakses pembiayaan dari bank dan pasar modal. Kondisi ini dapat mengindikasikan bahwa pembiayaan eksternal akan lebih banyak digunakan oleh perusahaan besar, terutama perusahaan di negara maju yang mempunyai pasar keuangan yang mapan.

Rendahnya akses perusahaan kecil terhadap bank juga ditemukan dalam survey World Bank (2008). Hanya sekitar 20% perusahaan kecil di China dan 30% di Rusia yang mempunyai pinjaman di bank. Alasan perusahaan tidak mengajukan kredit ke bank karena (i) tidak membutuhkan pinjaman; (ii) prosedur aplikasi yang sangat berat; (iii) persyaratan anggunan yang ketat; (iv) suku bunga yang tinggi; dan (v) pesimis aplikasi kreditnya akan disetujui bank. Sementara alasan penolakan aplikasi kredit perusahaan kecil karena (i) agunan tidak cukup; (ii) tidak mempunyai track record kredit; (iii) perusahaan kurang profitable; (iv) dan aplikasi tidak lengkap.

Kondisi berbeda terjadi di Korea, dimana akses pembiayaan bank terhadap perusahaan kecil mengalami peningkatan pada periode pascakrisis 1997. Ditemukan adanya perubahan perilaku dalam pembiayaan perusahaan besar yang beralih dari kredit bank ke pasar modal. Sementara bank cenderung mengalihkan penyaluran kreditnya dari perusahaan besar kepada perusahaan kecil, sehingga akses kredit perusahaan kecil meningkat.

Di Indonesia, beberapa studi menemukan bahwa struktur pembiayaan perusahaan mengalami perubahan signifikan antara sebelum dan sesudah krisis tahun 1997-1998. Porsi kredit dalam pembiayaan perusahaan sekitar 30% dan diyakini telah mengalami penurunan dibanding dengan periode sebelum krisis. Sebaliknya porsi penggunaan dana internal meningkat. utamanya berasal dari perusahaan afiliasi (umumnya induk perusahaan) dan akumulasi laba ditahan.

Pada tahun-tahun awal setelah krisis, beralihnya penggunaan kredit bank kepada sumber dana internal dipicu oleh kesulitan perusahaan dalam mengakses kredit. Menurunnya akses kredit tersebut disebabkan: pertama, kebijakan pembatasan penyaluran kredit (credit rationing) yang dilakukan oleh bank selama proses konsolidasi internal terkait dengan proses restrukturisasi maupun pencapaian beberapa indikator kesehatan yang ditetapkan, seperti Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Non Performing Loan (NPL), serta meningkatnya risiko bisnis. Kebijakan tersebut secara signifikan menurunkan penawaran  kredit pada periode pascakrisis. Selain itu, memburuknya kinerja perusahaan karena terimbas krisis ekonomi sehingga kondisi cash-flow, profitabilitas, maupun nilai aset yang dapat digunakan sebagai jaminan mengalami penurunan, sehingga kelayakan perusahaan untuk mengajukan kredit menurun signifikan.

Perubahan struktur pembiayaan perusahaan tersebut semula diperkirakan bersifat temporer (temporary shock) terkait dengan krisis dan proses konsolidasi perbankan. Namun kajian terkini tidak menemukan tanda-tanda terjadinya peningkatan porsi pembiayaan kredit bank. Dengan menggunakan sampel 277 perusahaan publik non-sektor keuangan yang listed di BEI, Prastowo dan Chawwa (2009) menunjukkan bahwa porsi pembiayaan dari kredit bank hanya sebesar 18,4% pada tahun 2008. Umum diketahui bahwa ketergantungan perusahaan publik terhadap pembiayaan bank memang lebih rendah dibanding dengan perusahaan tertutup, karena mempunyai lebih banyak alternative sumber pembiayaan karena dapat mengakses pasar modal.

Sinyalemen lebih rendahnya ketergantungan perusahaan publik terhadap kredit bank didukung oleh hasil survei Bank Indonesia pada tahun 2009, dimana porsi kredit bank dalam negeri dalam pembiayaan perusahaan (publik dan tertutup) menjadi lebih tinggi, yakni 25% untuk pembiayaan modal kerja dan 21% untuk pembiayaan investasi pada tahun 2008. Hal ini mengindikasikan bahwa porsi kredit bank dalam pembiayaan perusahaan tertutup lebih tinggi dari porsi rata-rata tersebut. Sebaliknya, porsi pembiayaan dari saham menurun drastis menjadi sebesar 5% untuk modal kerja dan 2% untuk investasi. Penurunan porsi saham tersebut menunjukkan bahwa jumlah perusahaan yang tidak go public jauh lebih banyak dari perusahaan yang go public sehingga bobot rata-ratanya secara keseluruhan menurun drastis. Sumber pembiayaan yang dominan berasal dari internal perusahaan atau dana sendiri yang porsinya mencapai 48% untuk modal kerja dan 61% untuk investasi.

Sementara itu, survei BPS (2007) menemukan bahwa kurangnya permodalan merupakan permasalahan utama yang dihadapi oleh UMKM. Permasalahan serta kelemahan lain yang membuat UMKM tidak dapat berperan secara optimal dalam perekonomian berdasarkan prioritasnya adalah kesulitan dalam pemasaran, persaingan usaha yang ketat, kesulitan bahan baku, kurang teknis produksi dan keahlian, kurangnya keterampilan manajerial (SDM dan kurangnya pengetahuan dalam masalah manajemen termasuk dalam keuangan dan akuntansi. Hasil kajian tersebut juga mengungkapkan bahwa kredit bank masih dominan sebagai salah satu alternatif sumber permodalan bagi UMKM.

Salah satu kendala dalam penyaluran kredit perbankan kepada UMKM adalah adanya perbedaan pandangan atau persepsi antara perbankan dan UMKM. Perbankan memandang bahwa UMKM adalah sektor yang berisiko tinggi dengan jaminan yang terbatas serta sulit untuk mencari UMKM yang potensial untuk dibiayai. Di lain pihak, UMKM beranggapan bahwa persyaratan jaminan tambahan yang diminta bank memberatkan, serta prosedur pengajuan kredit cukup berbelit-belit dan tingkat suku bunga tinggi. Selain itu, terdapat beberapa kesenjangan antara bank dan UMKM. Pertama, kesenjangan skala antara besarnya pinjaman yang diharapkan bank dengan maksimal kebutuhan kredit MKM yang relatif kecil (scale gap) yang mengakibatkan bank enggan menyalurkan kredit kepada nasabah UMKM. Kedua, kesenjangan antara persyaratan formal bank seperti ijin-ijin usaha, jaminan dalam bentuk sertifikat tanah dan NPWP ( formalization gap) sehingga banyak UMKM yang belum memiliki ijin usaha sulit memperoleh kredit dari perbankan. Ketiga kesenjangan informasi antara apa yang menjadi persyaratan dan prosedur bank dengan apa yang umumnya diketahui oleh UMKM ( information gap) misalnya persyaratan dan prosedur bank, jaminan/agunan dan suku bunga tinggi.

Tampaknya, pihak Bank Indonesia dan industry perbakan semakin menyadari perlunya peningkatan kredit bagi perusahaan kecil, disamping adanya “pasar yang cukup menjanjikan”. Upaya serius mereka untuk memperbaiki berbagai hal sudah berlangsung, sehingga porsi kredit MKM diperkirakan makin besar pada tahun-tahun mendatang.

Di sisi lain, hasil quick survey yang dilakukan Bank Indonesia tahun 2009 terhadap 975 responden terkait dengan Dampak Krisis Ekonomi Global terhadap Kinerja UMKM menunjukkan bahwa krisis global tidak terlalu berdampak terhadap pinjaman bank oleh UMKM. Hal ini disebabkan karena sebagian besar UMKM mengandalkan modal sendiri (85,2%), sementara persentase UMKM yang menggunakan kredit bank hanya 48,4%. Dilema ini akan menjadi tantangan bagi otoritas ekonomi untuk mencari pola kebijakan yang tepat.

Disamping itu, ekspansi kredit mikro dan kecil dari perbankan sudah mulai menimbulkan beberapa persaingan yang lebih keras dan kurang dikenal sebelumnya, dengan pihak lembaga keuangan mikro.

Penutup

Berbagai tantangan tersebut menyebabkan respons kebijakan makroekonomi dan moneter semakin kompleks dan harus mampu mengatasi sejumlah tantangan sekaligus, yaitu: (1) mengendalikan inflasi ke arah sasaran, (2) mengendalikan aliran masuk modal asing agar bermanfaat bagi perekonomian dan tidak menimbulkan ketidakstabilan ekonomi, (3) mengendalikan ekses likuiditas domestik agar sesuai dengan kebutuhan permintaan domestik dan mencegah agar ekonomi tidak cepat memanas, (4) meningkatkan efisiensi, ketahanan dan daya saing perbankan, serta (5) mengatasi berbagai kendala di sektor riil.

Dari sudut pandang LKM, diperkirakan akan ada persaingan yang tambah keras dengan pihak perbankan dalam penyaluraran kredit mikro dan kredit kecil. Perbankan Syariah pun akan berupaya keras meningkatkan pembiayaannya mengingat FDR nya yang cenderung menurun, padahal kecukupan modal mereka meningkat dan DPK pun tumbuh pesat.

by: alilgibran


1 Comment

  1. info yg sangat bermanfaat bagi saya dan semuanya, trim

Leave a Reply