SALATIGA, Jateng (Bisnis.com) : Kementerian Negara Koperasi dan UKM melanjutkan program pembangunan pasar tradisional dengan pola sinergi antara pemerintah pusat dengan pemda setempat melalui sharing biaya pembangunan. Continue Reading

Setelah meluncurkan Policy Briefs di Jakarta baru-baru ini, Minako Sakai salah seorang peneliti berkewarganegaraan Jepang, Selasa (2/12) menyempatkan diri berkunjung ke Kantor BMT Center. Continue Reading

Akibat tekanan ekonomi global yang tidak menentu membuat keadaan perekonomian nasional juga turut melesu. Kondisi yang justru berkebalikan dengan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Perkembangan ekonomi syariah baik di bidang pemikiran maupun dalam praktek bisnis dan keuangan syariah sangat menggembirakan dalam dua dekade ini. Hal itulah salah satu yang menginisiasi semakin berkembangnya lembaga-lembaga keuangan mikro syariah atau yang lebih dikenal dengan Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Continue Reading

Karanganyar, Solo (06/01) – Hubungan antara BMT dan Bank Syariah sampai saat ini masih terasa begitu baik, namun disisi lain ternyata masih ada ganjalan dalam hubungan diantara keduanya. Hal tersebut tak lepas dari pembagian “kue pasar”. Pasar yang seharunya menjadi ladang BMT, saat ini sudah mulai diambil alih oleh bank syariah. Continue Reading

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) melaporkan adanya kesenjangan pendapatan yang semakin lebar antara penduduk kaya dan miskin. Melambatnya ekonomi global saat ini sangat berdampak pada kelompok berpendapatan rendah. Continue Reading

JAKARTA : Kementerian Negara Koperasi dan UKM memprioritaskan peningkatan pelayanan dasar pembangunan pedesaan pada tahun anggaran 2009. Continue Reading

Boleh jadi banyak dari pelaku pasar modal saat ini tidak enak makan dan tidur. Bukan lain masalahnya adalah krisis keuangan yang bermula dari negerinya paman Sam. Jelas krisis ini sangat menyakitkan bagi mereka. Menurut informasi, banyak di antara mereka yang saat ini sedang mengunggu lonceng kebangkrutannya. Continue Reading

Jakarta, Usaha-usaha yang dilakukana BMT membutuhkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang memungkinkan keluwesan. Mengatur BMT dengan dasar-dasar hukum perbankan yang sudah ada justru akan menghancurkan fungsi utama BMT-BMT.

Demikian salah satu rekomendasi yang diusulkan Minako Sakai dan Kacung Marijan dalam Policy Briefs-nya di Jakarta (1/12). Sakai dan Marijan merupakan peneliti dari Australia Indonesia Govenance Research Partnership. Sebuah lembaga kemitraan pemerintah Australia dan Indonesia. Keduanya tertarik meneliti keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) yang merupakan lembaga keuangan mikro berbasis syariah di Indonesia.

Sakai, menerangkan, dalam jangka pendek Undang-Undang tentang koperasi saja sudah cukup layak mengatur BMT-BMT. Meskipun begitu untuk jangka panjang perlu dibuat UU khusus dan menyeluruh yang meliputi pembiayaan mikro, pelatihan bisnis, dan pengelolaan zakat.

“Pemerintah dalam penyusunan UU yang mengatur keberadaan BMT ini harus melakukan konsultasi-konsultasi dengan pegiat BMT yang aktif dewasa ini” ujarnya.

Senada dengan itu, Saat Suharto CEO PT Permodalan BMT Ventura juga beranggapan bahwa Kepmen Koperasi dan UKM yang mengatur tentang pelaksanaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) saat ini sudah cukup memberikan payung hukum bagi BMT. Tinggal bagaimana penerapan Kepmen tersebut sesuai dengan tata kelola syariah. (mar)

International Labour Organization (ILO) memperkirakan pengangguran di Indonesia pada tahun 2009 bisa bertambah 170.000 hingga 650.000 orang atau mengalami kenaikan sekitar 9%. Jumlah yang meningkat ini terjadi karena imbas krisis global.

Hal ini disampaikan oleh Ekonom ILO Indonesia untuk Jakarta, Kee Beom Kim dalam acara laporan studi ILO di Hotel Gren Melia, Jakarta, Selasa (16/12/2008).

“Tahun 2009 diperkirakan ada tambahan 170.000 sampai 650.000 orang yang tidak bekerja, kalau dari sisi pesimis tingkat pertumbuhannya mencapai 8,6% sampai 9%,” katanya.

Bahkan ia menambahkan jumlah pengganguran dunia pada tahun depan akan meningkat menjadi 21 juta orang.

Ia mengakui selama 3 tahun terakhir jumlah pengangguran di Indoensia memang sudah menurun. Begitu juga di sisi tenaga kerja informal yang telah menurun selama 5 tahun terakhir.

Namun gara-gara krisis global saat ini, potensi penggangguran diperkirakan akan bertambah. Ia mencontohkan sektor ekspor-impor, yang mencetak PHK sebanyak 15.000 orang pada 2008. Lalu sektor tekstil sekitar 14.000 orang dan sektor furnitur dan kerajinan sebanyak 35.000 orang pada tahun ini.

Hingga Februari 2008 angka pengangguran Indonesia mencapai 9,43 juta orang, sedangkan pada agustus 2007 pernah mencapai 10,01 juta orang.

“Jumlah orang miskin akan meningkat, dengan penghasilan hanya US$ 2 per hari kelompok yang paling rentan adalah anak muda, tahun 2007 saja banyak anak muda yang tidak dapat pekerja,” jelasnya.

Bahkan potensi pemutusan hubungan kerja akan terjadi sektor tenaga kerja migran, misalnya Malaysia akan memecat 300.000 tenaga kerja migran yang tentunya akan mempengaruhi pasar tenaga kerja tahun depan termasuk Indonesia. “Kemiskinan bertambah, akan meningkat buruh anak,” ucapnya. (hen/lih)

Sumber : http://www.detikfinance.com

Jakarta, Pada tahun 2009 akan menjadi tahun yang berat bagi Indonesia. Krisis keuangan global ditengarai akan menjadi faktor utama penyebab perlambatan pertumbuhan  perekonomian Indonesia. Bahkan, ancaman stagflasi akan sangat mungkin terjadi.

Pernyataan itu disampaikan dalam pemaparan Economic Outlook 2009 Bright Indonesia di Jakarta (25/11).

Bright Indonesia juga memprediksikan pertumbuhan ekonomi pada 2009 hanya sebesar 4,4%, sedangkan tingkat inflasi akan mencapai 9%. Jumlah angka pengangguran sebesar 10,5% dari jumlah angkatan kerja, dan angka kemiskinan mencapai 16,5% dari jumlah penduduk. Selain itu, harga minyak per barel pada 2009 diprediksi sebesar 75 dollar AS dengan nilai tukar rupiah terhadap dollar berada pada angka Rp 10.500. Neraca pembayaran Indonesia juga diperkirakan defisit 5 miliar dollar.

Awalil Rizky, Managing Director Bright Indonesia, mengatakan, dalam waktu dekat ini perhatian utama harus diberikan pada aspek penawaran dan potensi domestik. Sebagai contoh, struktur produksi barang dan jasa domestik mesti diperkuat dan dengan berorientasi jangka panjang.

Awalil, yang juga merupakan Chief Economist PT Permodalan BMT Ventura, mengingatkan kepada otoritas ekonomi agar lebih mendasari kebijakannya pada horison waktu yang lebih lama.

“Mengenai fundamental ekonomi yang kerap digembar-gemborkan kuat oleh otoritas ekonomi, agaknya perlu dilakukan redefinisi” ujarnya.

Dia menambahkan, ada momentum di 2009 ini untuk membangun ulang fundamental ekonomi, lebih berorientasi pada potensi domestik. Kita tidak boleh lagi mengabaikan potensi domestik yang memang amat besar, baik dilihat dari sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Indonesia memiliki sisi penawaran dan permintaan yang seimbang dan bisa dioptimalkan.